Kamis, 22 April 2021

Gubernur BI Tegaskan Bitcoin Bukan Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia

Laporan oleh Dhafintya Noorca
Bagikan
Mata uang kripto Bitcoin.

Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia (BI) menegaskan mata uang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu ditegaskan menyusul dengan adanya fenomena mata uang kripto seperti Bitcoin yang harganya terus mengalami peningkatan, bahkan menembus angka tertingginya Rp741 juta pada Kamis (18/2/2021) lalu.

“Sejak dari awal kami sudah ingatkan dan tegaskan Bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran yang sah, demikian juga mata uang lain selain rupiah,” kata Perry dalam sebuah acara perbankan di Jakarta dilansir Antara, Sabtu (27/2/2021).

Gubernur BI menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang 1945 hanya ada rupiah sebagai mata uang di Indonesia sehingga seluruh alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital, harus menggunakan rupiah.

Oleh sebab itu pihaknya saat ini sedang dalam proses merumuskan mata uang digital yang disebut central bank digital currency untuk segera diterbitkan.

Pihaknya terus melakukan kerja sama yang erat dengan bank-bank sentral lainnya dalam rangka mempelajari dan mempersiapkan mata uang digital tersebut.

“Kami kemudian akan edarkan dengan bank dan fintech secara wholesale maupun ritel,” ujar Gubernur BI.(ant/dfn/ipg)

Berita Terkait

Harga Bitcoin Tembus Rp500 Juta

Harga Bitcoin Mendekati Rp400 Juta


Potret NetterSelengkapnya

Asap Kebakaran Semolowaru

Kecelakaan di Lawang

Truk Bermasalah di Trosobo

Eh Eh, Capek. Istirahat Dulu

Surabaya
Kamis, 22 April 2021
30o
Kurs