Rabu, 1 Februari 2023

Ekonomi Digital Berpotensi Jadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Ilustrasi. Ekonomi digital. Grafis: suarasurabaya.net

Heru Sutadi Pengamat Ekonomi Digital mengatakan, ekonomi digital bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan.

Menurutnya, ekonomi digital sangat inklusif dan bisa diterapkan ke berbagai sektor.

“Prinsip ekonomi digital adalah bagaimana membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Berdasarkan data yang dipegang, 40 persen pangsa pasar ekonomi digital ASEAN ada di Indonesia.

Maka dari itu, Heru optimistis ekonomi digital bakal menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan.

“Bisa karena memang banyak produksi, dan diperkirakan Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar. Tidak hanya di Asia Tenggara dan di Asia, Indonesia bisa menjadi digital hub dunia,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pada forum G20, Pemerintah Indonesia menyampaikan pada dunia kalau transformasi digital diperlukan dan harus menjadi kenyataan.

Sekarang, lanjut Heru, sektor yang masih bertumbuh dalam ekonomi digital adalah e-commerce, keuangan, kesehatan dan pendidikan.

Dia mencontohkan, pertumbuhan luar biasa dari e-commerce kurang terasa manfaatnya bagi perekonomian kalau Indonesia cuma menjadi pasarnya.

e-Commerce berkembang jika produknya dibuat atau dihasilkan dari dalam negeri. Kalau kita hanya mengimpor untuk produk e-commerce, kita hanya jadi pasar, itu pun kalau dapat bagian tidak besar,” sebut Heru.

Dengan potensi dan ketersediaan sumber daya di Indonesia yang begitu besar, Pemerintah harus memperhatikan apa saja ekonomi digital yang dikembangkan, apakah faktor penunjang atau menjadi bagian ekonomi digital itu sendiri.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan, 40 persen pangsa pasar ekonomi digital ASEAN berada di Indonesia.

Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diprediksi mampu mencapai 130 miliar Dollar AS pada tahun 2025, dan akan terus naik sampai 360 miliar Dollar AS tahun 2030.

“Potensi tersebut harus kita dukung dengan penguatan sejumlah aspek fundamental seperti Infrastruktur, SDM digital, serta regulasi dan kebijakan yang adaptif, agile, dan forward looking. Pembangunan infrastruktur pada Lapisan Backbone (Jaringan Palapa Ring), Lapisan Middle-mile (Satelit Satria dan Satelit Low Earth Orbit), dan Lapisan Last-mile (Base Transceiver Station/BTS) juga harus kita percepat serta kita tingkatkan utilisasinya,” paparnya, Selasa (22/11/2022).

Sementara itu, Tauhid Ahmad Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan potensi ekonomi digital harus ditindaklanjuti dengan sejumlah hal supaya Indonesia tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan pesat ekonomi digital dalam negeri.

“Sederhananya, nilai ekonominya tinggi, tapi yang mendapat manfaat bukan kita,” terangnya.

Menurut Tauhid, hal yang patut dilakukan adalah memindahkan pusat data ekonomi digital ke dalam negeri. Artinya, sebagian besar pusat data ekonomi digital yang menggunakan aplikasi dari luar negeri dan saat ini belum berada di Indonesia, harus dipindah ke dalam negeri.

“Yang pertama tentu saja pusat data. Pusat data itu sebagian besar masih di luar. Itu harus di dalam negeri. Jangan di negara investor,” jelasnya.

Kedua, alih teknologi dalam bidang ekonomi digital juga harus dilakukan. Hal itu berkenaan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk bisa berkarya dalam ekonomi digital.

“Alih teknologi harus dilakukan. Apakah dengan menyiapkan SDM kemudian kemampuan atau kapasitas untuk menyerap dan sebagainya. Itu kan yang paling besar misalnya e-commerce, travel online, kalau gim dan sebagainya lebih kecil,” tambahnya.

Selain itu, penguatan produk lokal juga wajib digenjot supaya bisa bersaing dengan produk digital luar negeri.

“Ketiga, penguatan produk-produk lokal. Karena sebagian impor juga masih tinggi. Lokalnya yang kita belum mampu bersaing. Misalnya elektronik, lisensi, gim, video, dan sebagainya,” ungkap Tauhid.

Selanjutnya, pemerintah juga harus menyediakan perangkat regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital, serra menyediakan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh penjuru Tanah Air.

“Dukungan regulasi juga penting karena ekonomi digital berkaitan dengan misalnya data pribadi, sistem pembayaran, dan sebagainya. Supaya itu bisa menjangkau seluruh wilayah, yang perlu disiapkan infrastruktur digital. Faktanya, kesenjangan infrastruktur digital di sini masih tinggi,” pungkasnya.(rid/ipg)

Berita Terkait