Sinergi Pemerintah Daerah Penting untuk Menjaga Ketersediaan Stok Pangan

Trubus Rahadiansyah Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti mengingatkan Pemerintah serius menanggani persoalan pangan pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu tidak boleh disepelekan karena sektor pangan bisa mempengaruhi inflasi.

“Dampak kenaikan BBM ini yang paling rumit adalah masalah pangan, harga pangan,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Dia menegaskan, Pemerintah harus menemukan cara lain yang efektif, tidak bisa lagi menerapkan kebijakan konvensional dalam menjaga ketersediaan stok pangan.

“Kalau dengan cara-cara konvensional saja itu tidak akan bisa. Permintaan pangan kan sifatnya naik seiring dengan pertumbuhan demografi. Jadi, dalam hal ini Pemerintah wajib menemukan cara lain selain menyerap gabah petani,” tegasnya.

Dia menambahkan, Pemerintah juga harus memperkuat sinergi kerja sama antardaerah dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM pada inflasi harga pangan.

Menurut Trubus, Pemerintah bertanggung jawab menjamin pemerataan stok pangan di setiap daerah, dan stabilitas harga sebagai solusi jangka pendek untuk menekan inflasi pangan.

“Pemerintah harus memperkuat sinergi antardaerah. Kan ada daerah-daerah tertentu yang stok bahan pangannya surplus, tapi ada juga daerah yang minus. Jadi, bagaimana pemerintah menstabilkan antardaerah. Yang saya lihat selama ini Pemerintah tidak optimal, dan kurang memperhatikan masalah itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Trubus mendorong Pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan jangka menengah-panjang untuk memitigasi persoalan inflasi pangan di masa mendatang, tekait ancaman krisis pangan global dan regional.

“Pemerintah harus memikirkan kebijakan yang sifatnya jangka menengah panjang yaitu bagaimana kemudian pemerintah mendorong, membuat kebijakan agar anak muda kembali ke desa, bertani,” tambahnya.

Ddukungan Pemerintah pada sektor pertanian, sambungnya, juga harus diwujudkan dalam paket kebijakan yang memudahkan dan menarik pemuda untuk kembali ke desa.

“Misalnya kemudahan permodalan, pupuk lebih murah,” sebutnya.

Kemudian, Pemerintah juga perlu melaksanakan reforma agraria sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018.

“Reforma agraria itu bagian dari penyediaan pangan jangka panjang,” pungkas Trubus.

Sebelumnya, Pemerintah secara intensif memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional supaya sesuai dengan kondisi terkini.

Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara merata. Sekarang, Pemerintah tengah melakukan penguatan stok beras.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menjamin semua bahan pangan tersedia sampai dengan akhir tahun 2022 berkat program perluasan tanam dan pengadaan.

“Pemerintah memutuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras menggunakan fleksibilitas harga,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan, Jumat (2/9/2022).

Sementara itu, Dwi Andreas Santosa Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, inflasi pangan pada kuartal IV tahun 2022 tidak bisa dihindari, walau ada catatan-catatan positif mengikutinya.

“Inflasi pangan tidak bisa dihindari. Kuartal IV lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Alasannya, karena harga beras pasti naik terus, dan harga beberapa komoditas yang sempat turun karena kenaikan BBM pasti naik walau sifatnya sementara,” kata Andreas.

Komponen utama pendorong inflasi pangan, kata Andreas adalah beras. Sekarang, harga gabah kering panen sedang tinggi-tingginya, jauh di atas HPP. Padahal, stok beras di Bulog tidak aman.

Terkait langkah Pemerintah membeli gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, Andreas memprediksi akan sulit terlaksana dengan baik.

“Karena harga beras dan gabah kering panen di tingkat usaha tani naik tajam, itu makanya Pemerintah harus hati-hati. Bulog stok tipis dan itu kasih sinyal negatif ke pasar sehingga spekulan akan banyak bermain,” paparnya.

Ekonom Senior CORE Indonesia itu menambahkan, ketersediaan dan komponen transportasi yang terpengaruh kenaikan harga BBM mengakibatkan harga cabai, bawang merah dan telur juga akan naik, sampai nanti menemukan keseimbangannya.

“Kenaikan harga BBM akan mempertahankan harga tinggi dalam waktu panjang. Misalnya telur, saya perkirakan bulan Oktober 2022 mulai turun,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan tahunan per Agustus sudah mencapai 7,7 persen. Angka inflasi pangan per September diperkirakan melonjak sampai 8,5 persen.

Maka dari itu, Pemerintah terus mendorong sinergi pusat dan daerah untuk mengendalikan harga, lewat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.(rid/ipg)