Senin, 27 Mei 2024

Jawa Timur Menjadi Center of Gravity di Kawasan Timur Indonesia

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Mohammad Gunawan Saleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim (tengah) diapit Mohammad Yasin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim (kiri) dan Aris Mukiyono Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim ketika on air di Radio Suara Surabaya pada Rabu (11/10/2023) pagi. Foto: Dukut suarasurabaya.net

Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Jatim pada Kuartal I 2023 tumbuh sebesar 4,95 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kuartal I 2023 menjadikan Jatim sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa.

Tercatat kontribusi Jatim terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 24,99 persen. Tertinggi kedua setelah Jakarta sebesar 29,60 persen. Sedangkan untuk perekonomian nasional, Jatim berkontribusi sebesar 14,29 persen.

“Inflasi Jawa Timur juga cukup terkendali. Cuma memang ada beberapa yang memengaruhi, seperti harga beras. Meski fenomena ini terjadi secara nasional,” sebut Mohammad Gunawan Saleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ketika mengudara dalam program Merawat Bumi Majapahit Radio Suara Surabaya, Rabu (11/10/2023).

Selain berkontribusi terhadap perekonomian nasional, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dua tahun terakhir sejak pandemi Covid- 19.

Menurut data BPS, pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat berkurang 383.920 jika. Dari 34 Provinsi, jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim tercatat paling tinggi.

Berdasarkan bata BPS yang diumumkan 17 Juli 2023, pada periode September 2022-Maret 2023, persentase penduduk miskin Jatim turun 0,14 persen poin dari 10,49 persen pada September 2022, menjadi 10,35 persen pada Maret 2023.

“Artinya kita berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan nasional yang sangat signifikan,” sebut Mohammad Yasin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, Pemprov Jatim memiliki Program Pengurangan Beban 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), PKH Plus, dan Jatim Puspa. Jatim juga memiliki program bantuan untuk penyandang disabilitas, serta bantuan pendidikan.

“Kami memutus mata rantai kemiskinan ini ini salah satunya dengan pendidikan. Sebab yang bisa memutus genetik kemiskinan adalah pendidikan. Kami pastikan bahwa pendidikan tidak boleh terganggu gara-gara tidak ada biaya operasional,” jelas Yasin.

Menurut Yasin, sejak dua dekade lalu Pemprov Jatim telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Di mana salah satu visinya adalah Jatim sebagai pusat agrobisnis terkemuka di Indonesia, yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

“Jawa Timur memberi kontribusi yang sangat penting bagi Indonesia. Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Lalu jumlah penduduk Jatim juga cukup tinggi, 41 juta. Ini potensi sumber daya yang harus dioptimalkan,” ujar Yasin.

Kemudian, Jawa Timur merupakan center of gravity di kawasan timur Indonesia. Dari 39 rute tol laut yang ada di Indonesia, sekitar 21 rute ada di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Oleh karena itu, Jatim menyuplai hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di wilayah timur Indonesia.

“Bu Gubernur dalam beberapa kesempatan sering mengatakan, ketika IKN Nusantara sudah berjalan. Maka sebenarnya secara de facto ibu kota itu ada di Jawa Timur. Sebab memang distribusi logistik dari Jatim,” kata Yasin.

Untuk memastikan Jatim sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, maka saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diupayakan harus balance antara pos belanja dan pendapatan. Supaya tidak terjadi gagal bayar.

“Alhamdulillah serangan per 10 Oktober ini sudah mendekati 70 persen. Kami berharap ketika pos belanja itu sudah dibelanjakan, diharapkan bisa menggerakkan ekonomi,” sebut Aris Mukiyono Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.

Menurut Aris, sejauh ini semuanya masih on the track. Meski ia tak menampik ada program yang cenderung dikebut pada akhir tahun. Inilah yang coba diubah oleh Pemprov Jatim. Caranya dengan menyelenggarakan lelang dan perencanaan pada akhir tahun.

“Supaya Januari sudah bisa running. Inilah yang selalu diminta Ibu Gubernur. Setiap ada pembangunan fisik, maka perencanaan harus akhir tahun dan pembangunan fisik dimulai awal tahun,” tegasnya. (saf/ipg)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya

Evakuasi Kecelakaan Bus di Trowulan Mojokerto

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Surabaya
Senin, 27 Mei 2024
25o
Kurs