Pakar Unair Ingatkan Risiko Utang dan Daya Beli Masyarakat Jika Target Pajak Dinaikkan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan target penerimaan pajak pada 2026 mendatang, yang mana target pajak direncanakan naik sebanyak 13,5 persen dari Rp2.076,9 triliun menjadi Rp2.357,7 triliun.

Merespons hal itu, Prof. Rossanto Dwi Handoyo Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), mengingatkan soal risiko meningkatnya utang negara dan daya beli yang kian berat jika target pajak dinaikkan.

“Kalau target penerimaan tidak terpenuhi, sementara pengeluarannya sesuai target, otomatis utang yang harus ditarik pemerintah bertambah atau pengeluaran pemerintah harus dikurangi di akhir periode. Padahal akhir periode itu biasanya masa di mana proyek-proyek pemerintah harus diselesaikan,” terangnya, Minggu (7/9/2025).

Menurut Rossanto, pemerintah harus menerapkan government spending tepat guna dan tepat sasaran. Misal, program pro rakyat seperti subsidi energi, keluarga sejahtera, untuk mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.

Tapi, lanjut Rossanto, kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini adalah pemerintah justru mengurangi dana transfer daerah. Sehingga berdampak pada peningkatan pajak di berbagai daerah seperti, di Pati dan Bone.

“Kenaikan ini otomatis membuat daya beli masyarakat tambah berat. Apalagi kalau PBB naik,” tegasnya.

Selain kenaikan PBB di beberapa daerah, Rossanto juga menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu banyak menyerap anggaran.

“Anggaran sebanyak itu baiknya dialokasikan untuk dana kesehatan, yang juga akan mendorong produktivitas masyarakat nantinya,” tuturnya.

Rossanto menyarankan agar pemerintah harus membuat pemetaan ulang dengan mengurangi belanja-belanja kurang produktif seperti, belanja pegawai. Kalau memang harus dilakukan, lanjutnya, maka pemerintah harus fokus pada hal strategis dan fokus pada kebijakan pro rakyat. (kir/saf/ham)