Banyuwangi Jadi Model Monitoring Pangan, Dashboard Beras Dukung Kebijakan Nasional

Kabupaten Banyuwangi ditunjuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai daerah percontohan pengembangan sistem monitoring pangan nasional berbasis data.

Penunjukan tersebut dilakukan karena Banyuwangi dinilai memiliki ekosistem pangan yang kuat, mulai dari kapasitas produksi beras hingga tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Melalui program tersebut, Banyuwangi akan mengembangkan Dashboard Rice Journey, sebuah sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) yang dirancang untuk memantau kondisi perberasan nasional secara real time.

Penunjukan itu disampaikan Sugeng Santoso Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam rapat koordinasi bersama Ipuk Fiestiandani Bupati Banyuwangi, Mujiono Wakil Bupati Banyuwangi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Senin (6/7/2026).

Sugeng menjelaskan, pengembangan Dashboard Rice Journey merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai target peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dari skor 73 pada 2025 menjadi 82 pada 2029.

“Salah satunya pemerintah akan mengembangkan decision support system (DSS) berupa Dashboard Rice Journey. Dashboard ini akan memberikan masukan sebagai bahan pengambil kebijakan, khususnya beras secara cepat, tepat dan berbasis data,” kata Sugeng.

Menurutnya, dashboard tersebut akan menyajikan informasi secara real time untuk membantu pemerintah mengidentifikasi potensi gangguan pasokan maupun kenaikan harga beras sejak dini.

Sistem itu juga dirancang mampu memetakan wilayah dengan tingkat risiko tertinggi, mengidentifikasi penyebab utama seperti produksi, stok, Rice Milling Unit (RMU), distribusi, logistik, cuaca, hingga perilaku pasar, sekaligus mengevaluasi kualitas data yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Dashboard tidak hanya mampu mendeteksi potensi gangguan secara dini, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat, mengevaluasi kualitas bukti, mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

Sugeng mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi pengembangan karena memiliki sejumlah keunggulan.

Selain menjadi salah satu daerah pemasok beras nasional, pemerintah daerah juga dinilai aktif melakukan pengendalian inflasi pangan serta memiliki sistem pemerintahan digital yang telah berkembang dengan baik.

“Program ini akan menjadi kolaborasi dan sinergi antara Kemenko Pangan dan Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pangan yang lebih baik. Nantinya model yang dikembangkan di Banyuwangi akan menjadi model dashboard bagi daerah lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ipuk Fiestiandani Bupati Banyuwangi menyatakan, kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pengembangan Dashboard Rice Journey bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Menurut Ipuk, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem pengelolaan pangan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Terima kasih atas kepercayaan Kemenko Pangan pada Banyuwangi. Semoga kolaborasi ini akan menghasilkan kebijakan tata kelola pangan berbasis kondisi wilayah untuk memaksimalkan produksi pangan nasional,” ujar Ipuk. (saf/ipg)