Kebijakan Beras Satu Harga Perlu Dukungan APBN, Ini Penjelasan Pakar

Perum Bulog berencana mengusulkan kebijakan satu harga untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia setelah kondisi keuangan perusahaan membaik.

Skema ini ditujukan agar harga beras medium seragam dari Sabang hingga Merauke, meniru konsep BBM satu harga yang diterapkan Pertamina.

Namun, usulan tersebut masih harus dibahas dan mendapat persetujuan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas), termasuk penetapan besaran harga yang akan berlaku.

Ahmad Rizal Ramdhani Direktur Utama Bulog menyebut kondisi keuangan perusahaan diproyeksikan berbalik positif setelah pemerintah menyetujui perubahan skema margin Bulog dari Rp50 per kilogram menjadi setara 7 persen atau sekitar Rp970 per kilogram.

Dengan perubahan tersebut, Bulog memperkirakan neraca keuangan hingga akhir tahun mencapai surplus sekitar Rp1,14 triliun, sehingga dinilai memiliki kapasitas untuk mengajukan kebijakan beras SPHP satu harga.

Menanggapi rencana tersebut, Khudori Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)mengatakan, kebijakan beras satu harga dapat diterapkan asalkan sejumlah syarat terpenuhi, yakni dukungan pembiayaan dari pemerintah dan kesiapan Bulog menjalankan distribusi hingga daerah terpencil.

“Beras satu harga bisa mungkin, bisa juga tidak. Mungkin kalau persyaratan-persyaratannya dipenuhi,” kata Khudori dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, perubahan margin menjadi 7 persen akan memberikan ruang bagi Bulog untuk menanggung biaya penugasan pelayanan publik, termasuk jika harus menjual beras dengan harga yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Selain dukungan anggaran, Khudori menilai Bulog memiliki jaringan distribusi paling luas dibandingkan pelaku usaha lain, baik dari sisi kantor cabang, gudang penyimpanan, hingga sistem logistik dan digitalisasi.

Meski demikian, tantangan terbesar berada di kawasan Indonesia timur, terutama Papua. Infrastruktur distribusi yang belum merata membuat pengiriman beras ke sejumlah daerah hanya bisa dilakukan melalui jalur udara dengan biaya yang sangat tinggi.

“Di Provinsi Papua Pegunungan, biaya transportasi beras per kilogram bisa sekitar Rp23.000, lebih mahal daripada harga berasnya sendiri. Itu tantangan yang tidak mudah,” ujarnya.

Khudori menilai kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah harus menanggung selisih biaya distribusi apabila kebijakan beras satu harga benar-benar diterapkan. Beban tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Bulog sebagai operator distribusi.

Ia mencontohkan kebijakan BBM satu harga yang selama ini dijalankan Pertamina. Menurutnya, keseragaman harga dapat diwujudkan karena terdapat dukungan pembiayaan dari negara untuk menutup disparitas biaya distribusi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

“Pelaku distribusi dalam hal ini Bulog yang menjalankan, tetapi beban biaya akhirnya menjadi tanggung jawab APBN melalui margin yang diberikan pemerintah,” katanya.

Khudori juga mengingatkan kondisi keuangan Bulog pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya sehat. Berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, perusahaan disebut sempat mencatat kerugian sekitar Rp550 miliar akibat besarnya beban penugasan pelayanan publik.

Menurutnya, persoalan yang kerap dihadapi badan usaha milik negara (BUMN) adalah penugasan dari pemerintah yang tidak selalu diikuti pencairan anggaran secara tepat waktu. Kondisi itu membuat perusahaan harus mencari pembiayaan sendiri, termasuk melalui pinjaman berbunga komersial.

“Bagaimana BUMN harus mendanai tugas pelayanan publik kalau anggaran yang seharusnya disediakan pemerintah belum tersedia. Pada akhirnya mereka kembali mencari pendanaan ke bank dengan bunga komersial,” ujar Khudori.

Karena itu, ia menilai keberhasilan kebijakan beras SPHP satu harga tidak hanya ditentukan oleh kesiapan Bulog, tetapi juga bergantung pada komitmen pemerintah menyediakan anggaran yang memadai agar distribusi beras ke seluruh pelosok Indonesia dapat berjalan tanpa membebani kondisi keuangan perusahaan. (saf/ipg)