Kemenkeu: Realisasi Anggaran MBG Capai Rp88,15 Triliun Sampai Mei 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp88,15 triliun atau naik sebesar 17,53 persen sampai Mei 2026, dibanding April 2026 yang mencapai Rp75 triliun.

“Makanan bergizi gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.670 SPPG,” kata Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Katanya makan bergizi gratis semakin merata dan membaik kualitasnya. Di mana Purbaya menegaskan, dirinya bis meng-cut anggaran saat diperlukan.

“Saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaanya bagus, saya tidak cut lagi. Underline saya bilang, bisa dari MBG. Tentu saja itu tergantung pada keputusan Bapak Presiden. Tapi yang clear Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga,” ujarnya.

Evaluasi anggaran diklaim terus dilakukan Prabowo Subianto Presiden. Ini tercermin dengan dicopotnya Kepala Badan Gizi Nasional yang sekarang jadi tersangka di Kejaksaan Agung, Dadan Hindayana.

“Kepala BGN diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen bapak Presiden untuk menjaga belanja, tidak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3 persen,” ujarnya.

Total jumlah penerima MBG adalah 48,9 juta siswa, 14,3 juta nonsiswa, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Sementara itu Nanik Sudaryati Deyang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekarang akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Prabowo Subianto Presiden.

“Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana,” kata Nanik.

Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

“Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau enggak, kita suspend (tangguhkan). Alhamdulillah, hasilnya bagus, dalam dua minggu itu ada 22 juta penerima 3B. Yang terpenting saat ini kita fokus, agar anggarannya juga fokus ke sana, sehingga tercapai targetnya,” ujar dia.(lea/ris/iss)