Menko Perekonomian Klaim Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi hingga Akhir 2026

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian menyatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Menurutnya, Pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam dampak gejolak harga minyak dunia melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia bilang, ketidakpastian global masih dipengaruhi oleh konflik dan ketegangan militer di kawasan Selat Hormuz serta perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir. Kondisi tersebut terus dipantau pemerintah karena berpotensi memengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

“Kita tahu perang di Selat Hormuz sudah (berlangsung) 6 bulan, ini sudah lebih dan ujungnya kita belum kelihatan ujungnya. Kemudian yang perang Ukraina pun belum selesai, namun kelihatannya dunia sudah mulai imun terhadap kedua perang tersebut. Ya tentu gonjang-ganjing perubahan harga minyak yang terus selalu dimonitor,” kata Airlangga, Rabu (23/9/2026), seperti dilaporkan Antara.

Harga pembelian Pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini, lanjut Airlangga, berada di kisaran 90 Dollar AS per barel ketika harga minyak masih berada di bawah 100 Dollar AS per barel. Kondisi tersebut membuat Pemerintah masih mampu mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.

“Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita. Sehingga, kalau harga minyak di bawah 100 (Dollar AS per barel), sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah 100 Dollar AS per barel, sekitar 90-an Dollar AS. Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi,” paparnya.

Pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengatakan pemerintah terus menyiapkan stok BBM, terutama jenis yang mendapatkan subsidi.

“Kami, pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM subsidi,” ujar Bahlil setelah mengikuti Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Pemerintah Soroti Pergeseran Konsumsi BBM

Di tengah upaya menjaga ketersediaan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Bahlil menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi oleh sebagian masyarakat.

Menurut dia, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi perlu menggunakan BBM nonsubsidi sehingga subsidi pemerintah dapat lebih tepat dinikmati kelompok yang membutuhkan.

“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” kata Bahlil.

Dia menegaskan BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat. Karena itu, ketepatan sasaran dalam penyaluran menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pengelolaan subsidi energi.(ant/ham/rid)