Pemerintah Dorong Reformasi Pasar Modal untuk Perkuat Transparansi dan Integritas

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah berusaha mendorong agenda reformasi pasar modal, sehingga ke depan bakal mengedepankan transparansi dan integritas.

Airlangga Hartarto Menko Perekonomian mengatakan indeks global MSCI Inc. menempatkan Indonesia tetap dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market) dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis pada 18 Juni 2026.

Posisi tersebut diklaim menjadi penegas fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Airlangga menegaskan, yang perlu menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, di mana OJK dan BI terus menjalankan repormasi pada pasar modal.

“Terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar. Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menko Perekonomian mengatakan, MSCI menggarisbawahi akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia tetap dinilai memadai, dan tidak terdapat isu pembatasan kepemilikan asing, yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini.

“Ruang perbaikan yang disoroti berfokus pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga, area yang justru tengah menjadi prioritas reformasi Pemerintah bersama otoritas. Catatan atas penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris pun siap dioptimalkan guna meningkatkan kemudahan akses bagi investor global,” ungkapnya.

Penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki. Ini tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang.

“Pemerintah bersama otoritas terkait menempatkan penguatan transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas. Catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta didukung sinergi kebijakan lintas otoritas,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga kepercayaan pasar. Beberapa kebijakan yang diambil berupa, penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juni 2026, penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Katanya, kebijakan tersebut menjadi penyangga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang kepercayaan investor di tengah dinamika global.

“Pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil review ini secara proporsional. Pemerintah terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya,” pungkasnya.

Berikut sejumlah langkah pemerintah untuk mendukung pasar modal, yakni:

1. Kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap)
2. Transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat)
3. Keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026)
4. Akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses)
5. Pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus saham LQ45
6. Penguatan penegakan aturan dan sanksi
7. Perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance)
8. Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.(lea/wld/iss)