Pemerintah Sudah Tutup 240 BUMN, Target Tembus 800 di Akhir Tahun

Prabowo Subianto Presiden menyatakan bahwa pemerintah telah menutup 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak beres.

“Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup,” kata Prabowo dilansir dari Antara, pada Jumat (10/7/2026).

Prabowo menyebut, pemerintah saat ini menargetkan jumlah perusahaan yang akan ditutup mencapai 800 BUMN hingga akhir 2026.

“Desember 31, 2026, akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup,” imbuhnya.

Penutupan itu, kata dia, dilakukan terhadap BUMN yang tidak efisien, tidak pernah mencatatkan keuntungan, serta terus mengalami kerugian.

Prabowo mengungkapkan langkah penertiban tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran yang mendekati Rp70 triliun, terutama dari komponen gaji direksi dan biaya operasional (overhead).

Prabowo mengaku terkejut mengetahui banyaknya jumlah BUMN di Indonesia setelah dilantik sebagai Presiden. Sebelumnya, ia memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga maksimal 400 perusahaan.

“Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberi tahu BUMN kita 1.077,” ucapnya.

Ia menilai, jumlah tersebut kemungkinan masih dapat bertambah apabila memperhitungkan keberadaan anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, struktur perusahaan tersebut selama ini digunakan untuk menyembunyikan uang negara dan uang rakyat sehingga pemerintah melakukan langkah penertiban terhadap BUMN.

“Jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan,” katanya dengan tegas.

Beberapa BUMN yang selama puluhan tahun mengalami kerugian, saat ini menurutnya mulai mencatatkan keuntungan, terlebih Indonesia telah memiliki Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Sekarang sudah terbukti, pelan-pelan kita perbaiki. Garuda (Indonesia) tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi,” pungkasnya.(ant/ris/faz)