Pemerintah Tegaskan Kebijakan Fiskal 2027 Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengatakan pemerintah menampung berbagai pandangan dan masukan fraksi DPR RI.

Katanya masukan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan ekonomi dan fiskal, yang mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga RAPBN Tahun Anggaran 2027 tetap sehat dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ujar Menteri Keuangan saat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Purbaya menekankan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang diproyeksikan pada kisaran 5,8-6,5 persen. Target ini penting untuk mendorong target selanjutanya di 2029 yang mencapai 8 persen.

“Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, serta mengoptimalkan peran Danantara dalam investasi produktif pada sektor strategis,” ungkapnya.

Pemerintah juga akan memperkuat daya beli masyarakat, dengan mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan
perluasan kesempatan kerja.

Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat akan terus diperkuat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian.

“Stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada tahun 2027, inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5–3,5 persen, dengan nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,5–7,3 persen. Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran US$70–95 per barel guna mengantisipasi dinamika pasar energi global sekaligus menjaga APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai shock absorber,” jelasnya.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, perluasan basis penerimaan, serta penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak. Di sisi belanja, Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan
berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Pemerintah juga akan mengelola pembiayaan secara prudent dan inovatif guna menjaga ketahanan fiskal. Postur fiskal tahun 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit pada kisaran 1,8–2,4 persen PDB. Berbagai skema pembiayaan inovatif akan terus dikembangkan melalui sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung transformasi ekonomi nasional,” pungkasnya.

Pemerintah optimistis, APBN 2027 akan menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas, mendorong transformasi ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(lea/iss/ham)