Pertamax Naik, Transisi ke Kendaraan Listrik Kembali Disorot

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

Kebijakan ini diputuskan setelah perusahaan melakukan evaluasi berkala berdasarkan formula harga yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah dunia serta kondisi keekonomian pasar energi.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (9/6/2026), Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Putra Adhiguna Managing Director Energy Shift Institute (ESI) menilai kenaikan harga BBM non-subsidi akan menimbulkan efek berantai di masyarakat, termasuk potensi pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.

“Pasti efek domino efeknya ada. Bahwa sebagian konsumen pasti cukup kaget kalau naik harga Pertamax. lalu apakah akan pindah ke Pertalite atau bagaimana,” kata Putra saat on air di Radio Suara Surabaya, Rabu (10/6/2026) siang.

BACA JUGA: Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

Ia menilai kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa harga minyak dunia akan tetap volatil dalam jangka panjang, sehingga kebijakan energi nasional kerap berada dalam posisi menyesuaikan tekanan global.

“Sejujurnya ini memang menjadi pengingat bahwa ke depannya harga minyak itu akan terus seperti ini. Pemerintah juga sering berada dalam posisi maju-mundur dalam penyesuaian harga BBM,” katanya.

Menurutnya, salah satu opsi jangka panjang adalah percepatan transisi ke kendaraan listrik yang dinilai lebih stabil dari sisi biaya operasional.

“Itulah kenapa kita perlu pelan-pelan bergeser ke kendaraan listrik yang juga lebih stabil dalam pengeluaran bulanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketergantungan dunia terhadap minyak dari kawasan Timur Tengah masih menjadi faktor risiko utama dalam stabilitas harga energi global.

“Industri minyak dunia sudah puluhan tahun bergantung pada Timur Tengah. Sekarang pertanyaannya, apa jaminannya konflik tidak kembali terjadi dan memicu gangguan pasokan?” katanya.

BACA JUGA: Harga BBM BP 92 Naik Jadi Rp16.670 per Liter, Ini Daftar Lengkapnya

Putra juga menyoroti beban besar yang ditanggung perusahaan energi nasional dalam menjaga stabilitas harga di dalam negeri ketika harga global naik tajam.

“Kalau kita lihat harga minyak naik 30 persen sementara harga BBM dalam negeri belum sepenuhnya menyesuaikan, itu berarti ada tekanan besar yang ditahan,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, ia menilai seluruh pelaku usaha BBM, termasuk BUMN, berada dalam tekanan berat di tengah kondisi pasar yang tidak stabil.

“Dalam situasi seperti ini, beban terbesar memang ada di operator utama seperti Pertamina. Semua menjadi lebih sulit ketika harga global naik cepat,” katanya.

Putra memperkirakan masyarakat akan merespons kenaikan harga dengan menyesuaikan pola konsumsi, termasuk kemungkinan beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.

“Sebagian pengguna kemungkinan akan beralih ke Pertalite karena selisih harga Rp5.000 sampai Rp6.000 itu cukup signifikan bagi banyak orang,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan transportasi publik menjadi opsi rasional, meski tidak mudah diterapkan secara luas dalam waktu singkat.

“Kalau bicara solusi jangka pendek, tidak banyak pilihan selain efisiensi penggunaan kendaraan dan memanfaatkan transportasi publik. Tapi itu tidak bisa langsung berubah,” katanya.

Dalam jangka panjang, ia kembali menekankan pentingnya transisi energi, termasuk elektrifikasi transportasi.

“Ke depan, salah satu solusi adalah kendaraan listrik. Listrik memang tetap naik, tapi cenderung lebih stabil dibandingkan minyak yang bisa melonjak 30 sampai 40 persen,” ujarnya.

Ia juga menyinggung isu pajak dan insentif EV yang dinilai masih menjadi tantangan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah sering kali kesulitan menurunkan pajak, padahal itu bisa menjadi insentif penting untuk percepatan EV,” katanya.

Terkait ketahanan energi nasional, ia menilai ruang Indonesia untuk sepenuhnya lepas dari pengaruh harga minyak global masih terbatas. Cukup sulit karena hampir semua negara masih bergantung pada impor energi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa alternatif seperti biofuel memang tersedia, namun memiliki konsekuensi biaya yang tidak kecil.

“Biofuel bisa diproduksi dalam negeri, tapi biayanya cukup besar. Kita juga mengeluarkan sekitar 40 triliun per tahun untuk biodiesel. Jadi harus dihitung secara hati-hati,” katanya.

Menurutnya, kemandirian energi tetap menjadi tujuan penting, namun harus ditempuh dengan mempertimbangkan efisiensi fiskal.

“Bisa saja kita menuju ke sana, tapi jangan sampai dengan biaya berapa pun. Karena anggaran itu bisa dialihkan untuk sektor lain yang juga penting,” ujarnya. (saf/ipg)