Prabowo Tegaskan Perundingan Global Harus Menguntungkan Indonesia

Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Minggu (15/2/2026), memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya, yang ada di daerah Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hadir antara lain Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan, dan Rosan Perkasa Roeslani Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Fokus pembahasan dalam pertemuan itu adalah penguatan strategi Indonesia menghadapi dinamika, dan perundingan ekonomi global.

Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet (Seskab) mengatakan, Presiden memberikan penegasan terkait arah dan prinsip yang harus dipegang Pemerintah, setiap kali melakukan perundingan ekonomi internasional.

“Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” ujar Teddy selepas pertemuan.

Dia melanjutkan, Kepala Negara menekankan pentingnya setiap langkah diplomasi ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.

Artinya, perundingan ekonomi tidak boleh bersifat transaksional jangka pendek. Tapi, harus berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi nasional, seperti meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, dan memperkuat rantai pasok global.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat rantai pasok industri atau global supply chain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Seskab menyebut, Presiden mendorong setiap kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah berorientasi pada hasil konkret yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Sebelumnya, Rabu (11/2/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian bilang, bulan ini Prabowo Presiden berencana menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Pemerintah AS.

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS itu merupakan hasil proses negosiasi tarif yang berjalan dari tahun lalu.

Pada 22 Juli 2025, Pemerintah AS dan Indonesia menyepakati pernyataan bersama mengenai kerangka kerja kesepakatan tarif resiprokal.

Dalam kerangka kesepakatan itu, AS bersedia memangkas tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen untuk produk asal Indonesia.

Kemudian, AS berkomitmen menghapus tarif impor khusus komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao.

Sebaliknya, Indonesia siap membeli energi dari AS senilai 15 miliar Dollar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar Dollar AS, dan 50 unit pesawat Boeing.

Pemerintah Indonesia juga berjanji mengatasi permasalahan nontarif yang menghambat kerja sama kedua negara melalui deregulasi kebijakan. (rid/ham)