Sementara untuk masyarakat yang sudah memiliki rekening, mekanismenya belum menjadi pembahasan pemerintah.
“Yang jelas itu semua angka masih kasar. Nanti setelah itu dihitung betul seperti apa. 200 juta (masyarakat), berarti (sekitar) 80 juta yang di bawah 17 tahun. Kita lihat seperti apa penduduknya, saya belum lihat,” jelasnya.
Purbaya juga belum dapat memastikan kapan program itu mulai diterapkan. Meski cadangan fiskal dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaannya, ia menyebut kecil kemungkinan program berjalan tahun ini karena anggaran 2026 sudah ditetapkan.
Menurutnya, pemerintah masih harus menyiapkan integrasi data kependudukan dengan data perbankan dan Bank Indonesia.
“Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan (2027). Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dan Bank Indonesia (BI). Itu perlu waktu untuk merapikan itu semua, nggak langsung besok siap,” tuturnya.

NOW ON AIR SSFM 100

