Selain pasar dan lembaga negara, ia menilai hubungan pemerintah dengan Danantara dan badan usaha milik negara (BUMN) juga perlu diperbaiki. Termasuk mengelola persepsi mengenai tekanan terhadap penerimaan negara agar tidak menimbulkan kekhawatiran.
“Bagaimana mengurangi ketegangan misalnya dengan Danantara atau BUMN. Jadi kesannya masyarakat dikejar sama pajak, Danantara pun juga dikejar dengan setoran,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya memperkuat transparansi terkait kondisi fiskal dan pembiayaan agar kondisi keuangan negara dapat dipahami secara lebih jelas oleh pasar maupun masyarakat.
PR selanjutnya, yakni melakukan rekalibrasi terhadap APBN melalui uji ketahanan untuk melihat kemampuan fiskal menghadapi berbagai tekanan, yang mencakup program belanja, subsidi, penempatan kas pemerintah, rencana pembiayaan, hingga kewajiban kontingensi.
“Harus berani juga mengevaluasi program belanja, subsidi, penempatan kas pemerintah, rencana pembiayaan, termasuk contingent liabilities,” jelasnya.










