Bahas Infrastruktur Indonesia, ITS dan Unair Gelar Simposium

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya jadi tuan rumah Simposium I “Inovasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia” di Grha Sepuluh Nopember ITS.

Pertama kali digelar Uniid dan didukung PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Simposium dibuka oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) yang diwakili Ir Hari Purwanto MSc DIC Staf Ahli Menteri.

Hari Purwanto menyampaikan bahwa institusi pendidikan tinggi berperan besar dalam menyediakan lulusan yang andal di bidang infrastruktur. Perguruan tinggi juga diupayakan agar tak hanya memperhatikan pengelolaan infrastruktur secara fisik dalam kampus. Namun juga mendorong keterkaitan antara infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

“Harus ada pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan yang baik,” ujar Hari. Siap atau tidak, lanjut Hari telah banyak ditemukan profesi tenaga ahli yang berasal dari luar negeri utamanya Asean. Sehingga, dalam hal ini ketersediaan lulusan perguruan tinggi dituntut memiliki daya saing yang tinggi.

Sebagai keynote speaker, Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD., Dirjen Pengembangan Sumberdaya Iptek dan Pendidikan Tinggi, menyampaikan bahwa program pembangunan infra struktur harus dilaksanakan dengan tepat waktu, efisien, dan berkualitas.

Ali Ghufron menjelaskan agar tercapai hal tersebut, peran perguruan tinggi melalui UNIID diharapkan dapat memberikan rekomendasi. “Rekomendasi serta inovasi tentang manajemen aset serta tata kelola infrastruktur tentunya,” kata Ali.

Perguruan tinggi sendiri juga saat ini memiliki tantangan besar dalam peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti bangunan perkuliahan, fasilitas laboratorium, dormitory, rumah sakit akademik, hingga pengelolaan jalan, air, listrik dan telekomunikasi di kampus.

“Oleh karena itu, inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan infrastruktur kampus diharapkan juga menjadi perhatian anggota Uniid atau Jpii ini,” tambah Ali Ghufron.

Inovasi pembiayaan pembangunan seperti availability payment yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/2015, ditegaskan Ali Ghufron merupakan kesempatan bagi perguruan tinggi memperoleh sumber pendanaan alternatif dari swasta.

Menurut Ali Ghufron, konsep pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan memerlukan strategi yang tepat.

“Tidak saja berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, melainkan juga dengan kemampuan tata kelola yang baik dengan memperhatikan kearifan lokal, termasuk budaya setempat,” pungkas Ali Ghufron.

Simposium Rabu (3/8/2016) ini terselenggara dibawah naungan University Network for Indonesian Infrastructure Development (UNIID) atau Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur (JPII).(tok/iss)