Konferensi Wali Gereja tetapkan Pesan Natal 2016

Sidang yang berlangsung di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Mutiah Menteng, Jakarta, berjalan lancar. Seluruh komisi rampung mengevaluasi semua program dan merancang rencana untuk tahun depan.

Mgr. Ignatius Suharyo Ketua KWI, menjelaskan KWI bukan sebuah partai politik atau perusahaan yang punya cabang di seluruh Indonesia. Tetapi, kata Suharyo, himpunan para uskup Indonesia untuk memikirkan apa yang terbaik untuk umat Katolik dan bangsa Indonesia.

“KWI bukan superbodi keuskupan, justru setiap keuskupan punya tanggungjawab langsung kepada gembala tertinggi Gereja,” katanya. Hal ini disampaikannya bersama Mgr. Antonius Bunyamin Sekjen KWI dan RD Guido Suprapto Sekretaris Komisi Kerawam KWI

Menurut Uskup Agung, KWI bukan seperti NU, Muhammadiyah, atau partai politik. Dia menjelaskan di dalam Gereja Katolik, ada pembedaan.

Pertama, yaitu hierarki. Uskup punya peran kepemimpinan untuk keuskupan. Sedangkan kaum awam punya tanggungjawab untuk menyucikan dunia. Cara untuk memenuhinya adalah masuk ke konteks ekonomi dan politik.
“Itu tugas umat awam, demikian juga dalam bidang kebudayaan dan lain-lain. Maka itu tidak ada kaum berjubah yang jadi bupati atau tokoh politik, tidak boleh,” kata Uskup.

Dalam sidang tahun ini diterbitkan tiga dokumen, yaitu pesan natal dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan KWI untuk seruan “Stop Korupsi!” dan ajakan “Pilkada yang Bermartabat sebagai Perwujudan Kebaikan Bersama”.

Mgr. Suharyo menekankan, ditutupnya sidang tahunan bertepatan pada Hari Pahlawan bukanlah kebetulan.

“Ini sepenuhnya Kerahiman Allah. Justru, di sinilah umat harus diingatkan melalui seruan ini untuk ambil bagian membangun bangsa menjadi kokoh, berpolitik yang bermartabat, menyucikan dunia,” kata Mgr. Suharyo. (jos/tit)