Polri Apresiasi Inisiatif Pemda Cari Solusi Angkutan Online

Konflik antara kelompok pengemudi angkutan berbasis aplikasi (online) dengan pengemudi angkutan umum, belakangan terjadi di beberapa daerah.

Supaya tidak berkelanjutan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.

Sejumlah pemerintah daerah, salah satunya Pemda Bogor, langsung mengadakan dialog bersama pihak-pihak terkait, untuk mencari solusi persoalan taksi dan ojek online.

Polri yang berperan menjaga keamanan, tentu sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah ketika ada persoalan seperti itu.

“Yang kami apresiasi, ada kemauan pemerintah daerah untuk mengatur, dan tidak melakukan pembiaran seolah itu cuma masalah keamanan yang urusannya polisi,” kata Kombes Martinus Sitompul Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, di Jakarta, Sabtu (25/3/2017).

Selain itu, Martinus juga berharap anggota dewan (DPRD) mau ikut terlibat aktif mengatasi persoalan taksi dan ojek online yang terjadi di lapangan.

“Dengan sinergi pemerintah daerah, anggota dewan dan kepolisian, itu akan memudahkan pengaturan transportasi online dalam beroperasi,” tegasnya.(rid/iss/fik)