WNA Australia Dideportasi Oleh Imigrasi Bali karena Kasus Aniaya Sopir Taksi
Minggu, 5 Mei 2024 | 21:11 WIB
Fredrich Yunadi pengacara yang sempat jadi pembela Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1/2018).
Padahal, Penyidik KPK memerlukan keterangan Fredrich sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi atau merintangi pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Setnov.
Sekitar pukul 10.15 WIB, Sapriyanto Refa pengacara Fredrich mendatangi Kantor KPK, untuk menanyakan jawaban KPK, atas surat permohonan penundaan pemeriksaan kliennya.
Menurut Sapriyanto, Fredrich akan menjalani sidang etik Komisi Pengawas Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Maka dari itu, dia meminta supaya pemeriksaan hari ini ditunda.
Tapi, sampai sekarang KPK belum memberikan tanggapan atas surat yang diajukan pihak Fredrich hari Kamis (11/1/2018).
“Pak Fredrich tidak datang karena menunggu jawaban dari KPK atas surat penundaan yang kami sampaikan kemarin. Kalau nggak dikabulkan kan bisa diagendakan ulang, ini kan baru panggilan pertama,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).
Sapriyanto menambahkan, Fredrich Yunadi sekarang berada di Jakarta, dan sedang dalam kondisi sehat.
Sementara, Dokter Bimanesh Sutarjo, spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau yang menangani Setya Novanto pascamengalami kecelakaan mobil, sekarang sedang menjalani pemeriksaan.
Seperti diketahui, Rabu (10/1/2018), KPK mengumumkan penetapan status Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka.
Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama memasukkan Setya Novanto ke RS Medika Permata Hijau untuk rawat inap, dengan data medis yang diduga hasil manipulasi.
Skenario rawat inap itu dijalankan, Kamis (16/11/2017) malam, supaya Novanto yang waktu itu masih menjabat Ketua DPR punya alasan kuat menghindari panggilan dan pemeriksaan Penyidik KPK.
Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun penjara, dan maksimal 12 tahun penjara. (rid/dwi)
NOW ON AIR SSFM 100
