Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berupaya mengusut tuntas kasus korupsi dalam proses pengalihan anggaran dalam APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017.
Hari ini, Selasa (5/6/2018), Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan tiga orang Anggota DPRD Kota Mojokerto, terkait penyidikan Mas’ud Yunus Wali Kota Mojokerto (non aktif) yang berstatus tersangka.
Tiga orang anggota dewan Kota Mojokerto yang dipanggil ke Kantor KPK, Jakarta Selatan, adalah Deny Novianto dari Partai Demokrat, Anang Wahyudi dari Partai Golkar, dan Choiroiyaroh dari PKB.
Febri Diansyah Kepala Biro Humas KPK mengatakan, penyidik akan mengonfirmasi proses pembahasan APBD, khususnya terkait kewenangan Pemda dan DPRD Kota Mojokerto
Saksi juga diminta memberikan keterangan soal indikasi aliran dana, serta menjelaskan sejauh mana pengetahuannya terkait uang setoran untuk DPRD Kota Mojokerto.
Sekadar diketahui, Kamis (23/11/2017), KPK menetapkan Mas’ud Yunus Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka kasus korupsi.
Penetapan status hukum itu merupakan pengembangan perkara suap yang menjerat Wiwiet Febryanto mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, serta tiga orang Pimpinan DPRD Kota Mojokerto yaitu Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq.
Dari operasi tangkap tangan (OTT) di Mojokerto, Jumat (16/6/2017), KPK menyita barang bukti uang Rp470 juta.
Uang itu diduga ‘pelicin’ supaya DPRD memuluskan proses pengalihan anggaran senilai Rp13 miliar yang awalnya untuk proyek Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), kepada Dinas PUPR Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto diduga memerintahkan Wiwiet, memberikan suap kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
Atas perbuatannya, Mas’ud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU tentang Pemberantasan Tipikor dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman 3 tahun penjara. (rid/dwi)
NOW ON AIR SSFM 100
