Minggu, 12 Juli 2020

Anggaran Kesehatan Baru Terserap 1,35 Persen, Presiden Minta Tunjangan Tenaga Medis Segera Dikeluarkan

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Joko Widodo Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu menunjukkan sikap tegas cenderung marah kepada para menterinya. Foto: YouTube Sekretariat Presiden

Joko Widodo Presiden meminta menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak bekerja biasa-biasa saja di tengah situasi ekonomi selama pandemi Covid-19, seolah-olah semuanya normal, padahal seharusnya suasananya krisis. Salah satunya terkait anggaran kesehatan Rp75 triliun yang ternyata baru terserap 1,35 persen.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna itu, di hadapan para menteri, dia menyampaikan beberapa alasan bahwa kinerja kementerian sudah seharusnya tidak bisa biasa-biasa saja. Salah satunya, hasil analisa Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus mencapai 6-7,6 persen.

“Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal,” kata Jokowi kepada seluruh menteri yang hadir dalam sidang di istana negara pada 18 Juni lalu.

Video dokumentasi Sidang Kabinet Paripurna yang menampilkan bagaimana Presiden memberikan arahan secara tegas kepada para pembantu pemerintahannya ini diunggah di akun resmi Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020), yang mana sampai pukul 19.43 WIB sudah ditonton lebih dari 25.500 kali.

“Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digaris bawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama,” kata Jokowi sementara sejumlah menteri tampak sudah menyiapkan kertas untuk mencatat hasil sidang.

Pada kesempatan itu, dengan nada yang cukup tinggi, Jokowi mengatakan bahwa laporan belanja di kementerian yang ada masih biasa-biasa saja. Seharusnya, kata dia, anggaran untuk belanja-belanja negara di kementerian itu dikeluarkan secepat-cepatnya. Mengingat, bila uang yang beredar semakin banyak, konsumsi masyarakat meningkat.

“Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa saja. Percepat. Kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan perpresnya,” ujarnya.

Anggaran kesehatan senilai Rp75 triliun itu adalah contoh yang disampaikan Presiden kepada para menteri. Dari total anggaran untuk kesehatan itu, baru 1,35 persen yang terserap. Menurutnya itu masih sangat kecil. Uang yang seharusnya beredar di masyarakat pun terhenti bila anggaran itu tidak segera dikeluarkan.

“Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga mampu men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan,” tegas Jokowi.

Dia juga meminta, bantuan sosial (bansos) yang ditunggu-tunggu segera dikeluarkan. Kalau ada masalah, dia minta para menteri segera bertindakan di lapangan. Laporan yang dia dapat, penyaluran bansos itu sudah lumayan. Tapi di tengah keadaan luar biasa (extraordinary) seperti ini, menurutnya, seharusnya sudah tersalurkan 100 persen.

Di bidang ekonomi, Jokowi juga meminta agar stimulus ekonomi bisa sampai ke skala usaha terkecil. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jokowi menegaskan, di tengah dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, para pengusaha UMKM itu menunggu-nunggu stimulus itu.

“Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti engga ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gedhe, perbankan, semua yang berkaitan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita,” katanya.

Jokowi meminta hal itu tidak terjadi hanya gara-gara urusan peraturan belaka. Dia kembali mengingatkan, ini adalah situasi yang luar biasa, sehingga kerja yang harus dilakukan jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang dia pimpin juga harus luar biasa. Tidak biasa-biasa saja.

“Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan. Eggak ada,” katanya.(den)

Berita Terkait
Potret NetterSelengkapnya

Fortuner Masuk Sungai Kaliwaron

Mobil Masuk Sungai di Kaliwaron

Mobil Tabrak Pohon

Jangan Sembarangan Main Layang-Layang, Guys

Surabaya
Minggu, 12 Juli 2020
32o
Kurs