Antisipasi Krisis Pangan, Gubernur Khofifah Instruksikan Percepat Masa Tanam Padi

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim meminta enam kabupaten mempercepat masa tanam padi kedua 2020 demi mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau panjang dan pandemi Covid-19.

Enam kabupaten itu antara lain Ngawi, Tulungagung, Nganjuk, Tuban, Bojonegoro, dan Jember. Keenamnya, menurut Pemprov, berpotensi besar menopang kebutuhan padi Jatim dan nasional.

“Prediksi BMKG, dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi kemarau panjang. Percepatan sebagai langkah antisipasi bersama jangan sampai telat. Juni ini harus sudah mulai masuk tanam lagi,” katanya.

Dalam keterangan resmi yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (2/6/2020), Khofifah bilang, bila petani mulai menanam benih dalam waktu dekat ini, ketika masuk kemarau tanaman padi itu sudah besar.

Dengan demikian, kalau sesuai dengan prediksi, bertepatan musim kemarau itu tanaman padi sudah tidak lagi membutuhkan banyak air, sehingga tidak terjadi gagal panen.

Tidak hanya itu, dengan percepatan tanam ini petani bisa menanam dan memanen padi tiga kali dalam setahun. Kalau terlambat, maka petani akan menghadapi ancaman kekurangan air di musim kemarau.

“Kemarin kami Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama enam kepala daerah itu. Alhamdulillah, seluruhnya siap mengawal dan memonitor jalannya masa tanam sehingga Jatim tetap menjadi lumbung pangan nasional,” katanya.

Sampai saat ini Jatim menjadi salah satu wilayah berstatus lumbung pangan nasional. Data Pemprov Jatim, luas panen padi pada semester I 2020 di Jawa Timur mencapai 1.120.153 hektare.

Sedangkan untuk produksi padi pada semester I diperkirakan mencapai 6.185.310 ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 4.066.348 ton beras yang tersebar di berbagai daerah.

Sementara berdasarkan data itu, potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras di Jatim diperkirakan mencapai 1.933.205 ton beras.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, percepatan masa tanam ini sesuai instruksi Joko Widodo Presiden dan Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian. Pemprov bersama Pemda akan mengawasi pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi ke petani. (den/ang/ipg)