Khofifah: Jaring Pengaman Sosial untuk Warga Terdampak Covid-19 Jatim Mulai Dicairkan

Jaring pengaman sosial (social safety net) atau bantuan sosial dari Pemprov Jatim untuk masyarakat terdampak Covid-19 mulai cair. Khofifah Gubernur Jatim mengatakan itu setelah Rakor Virtual dengan bupati/wali kota se-Jatim, Rabu (6/5/2020).

Kepada bupati/wali kota se-Jawa Timur yang mengikuti rapat virtual, Khofifah menyatakan sudah menyosialisasikan sejumlah bansos program jaring pengaman sosial yang sudah dialokasikan dari APBD 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu.

Beberapa bansos jaring pengaman sosial dari Pemprov itu antara lain dana tambahan untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.

Khofifah mengatakan saat ini yang sudah bisa dinikmati warga terdampak covid-19 di Jawa Timur adalah dana tambahan atau dana pelapisan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT berbasis kelurahan di Jatim.

Pemprov Jatim sudah mentransfer dana itu ke masing-masing rekening KPM berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yang tergabung dalam Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dengan intervensi ini, setiap KPM berbasis kelurahan tidak hanya mendapat bantuan Rp200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp 100 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah transfer lewat Bank Himbara. Bantuan top up untuk KPM BPNT berbasis kelurahan. Mereka warga Jatim yang dapat bantuan BPNT senilai Rp200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah Pemprov Jatim sebesar Rp100 ribu. Ada 333.022 keluarga penerima manfaat,” kata Khofifah.

Pemprov Jatim telah menyalurkan Rp99,906 miliar untuk 333.022 KPM BPNT di kelurahan. Tambahan top up ini dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan. Tujuannya, karena masyarakat di wilayah berbasis kelurahan tidak dapat tambahan bantuan dari realokasi dana desa.

“Kalau kita rinci bagi daerah yang kini sedang menerapkan PSBB, untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, setara dengan Rp 5,62 miliar,” kata Khofifah.

Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima top-up ini ada 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp1 miliar.

Bansos social safety net dari Pemprov Jatim lainnya adalah bantuan keuangan khusus warga terdampak Covid-19 yang diberikan ke masing-masing kabupaten/kota. Khofifah mengatakan, dana ini untuk warga terdampak yang belum mendapat bantuan lainnya.

Ada sejumlah bantuan selain BPNT yang memang disalurkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun BLT dari Dana Desa.

“Kami siapkan dana bantuan keuangan khusus senilai Rp549,9 miliar untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pusat. Mereka akan dibantu Pemprov Jatim berupa bantuan tunai Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Secara rinci, Pemprov Jatim akan memberi BKK bagi Kabupaten Sidoarjo untuk 65.000 KPM warga terdampak covid-19 dengan total Rp39 miliar. Gresik akan dapat BKK Rp21 miliar untuk 35.000 KPM.

Sedangkan untuk Kota Surabaya, Pemprov Jatim sudah menyiapkan intervensi BKK untuk 45.000 KPM dengan nilai Rp 27 miliar. Soal siapa saja penerima BKK ini? Khofifah menyerahkan kewenangan menentukan kepada bupati/wali kota.

Bantuan sosial, kata dia, juga diberikan untuk pedagang warung sekitar pondok pesantren. Bansos ini diharapkan menjadi stimulus ekonomi kepada sektor informal terdampak Covid-19 seperti warung di sekitar pondok pesantren.

Besarannya Rp500 ribu per orang/bulan selama tiga bulan dengan sasaran 600 ponpes dengan masing-masing 20 warung.

Selain program bansos, social safety net untuk masyarakat terdampak covid-19 juga disalurkan Pemprov Jatim dalam bentuk program reguler (refocusing) yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), program Jatim Puspa, Bantuan Permodalan BUMDes, Anti Poverty Program serta tunjangan seniman dan penjaga situs budaya.

Bantuan pekerja seni dan penjaga situs budaya diberikan kepada 750 orang seniman berupa uang tunai sebesar Rp750 ribu per orang, bantuan sembako sebesar Rp750 ribu per orang.

Kemudian untuk 240 juru pemelihara situs budaya sebesar Rp500 ribu per orang selama 12 bulan serta tunjangan kehormatan diberikan satu tahun sekali saat lebaran sebesar Rp1.050.000,-

Program PKH Plus diberikan bagi PKH lansia dengan besaran bantuan Rp2,5 juta per tahun dengan sasaran 7.997 KPM.

Berikutnya bantuan permodalan BUMDes melalui stimulus tambahan modal BUMDes dalam upaya memulihkan kembali wisata desa. Sasarannya 100 BUMDes dengan kriteria mendukung program DEWI CEMARA (Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas, Mandiri dan Sejahtera).

Sedangkan Anti Poverty Program (APP) merupakan program pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang beranggotakan rumah tangga rentan miskin berupa sarana prasarana produksi yang bersifat hibah, dengan sasaran 21 pokmas di 17 kabupaten.

Program APP ini dilakukan oleh enam OPD terkait seperti Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Khofifah berharap program-program tersebut mampu menjadi bantalan sosial sebagai solusi melanjutkan hidup bagi warga yang terdampak Covid-19 ini.

“Kami mohon kerjasama dan sinergi dari Bupati/Walikota agar bantuan ini benar-benar sampai tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat dengan cepat,” ujarnya.(den/rst)