Sabtu, 23 Januari 2021

Pemerintah Daerah Diminta Segera Ajukan Formasi Guru PPPK

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Ilustrasi. Uji coba pembelajaran di sekolah, dengan menggunakan face shield di SMK PGRI 13 Surabaya beberapa waktu lalu. Foto: Dok/Totok suarasurabaya.net

Pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mengusulkan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPANRB) berdasarkan peta kebutuhan guru dari Kemendikbud.

Hari Nur Cahya Murni Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mendukung secara penuh pelaksanaan seleksi rekrutmen guru PPPK.

Dia mengimbau, kepada pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan penghitungan terkait guru PPPK yang dibutuhkan.

“Pemerintah daerah diharapkan untuk segera memetakan kebutuhan. Kami akan membuatkan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri baru tentang gaji dan tunjangan PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020,” tegasnya.

Sementara, Teguh Widjinarko Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB mengatakan, sampai saat ini baru 174.077 formasi guru PPPK yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Pengajuan usulan formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi E-Formasi KemenPANRB.

Di sisi lain, Suharmen Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional menyampaikan dukungannya untuk memastikan keberlangsungan status guru PPPK.

“Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja PPPK, paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar dia.

Suharmen juga memastikan bahwa pelaksanaan seleksi guru PPPK akan dilaksanakan secara tranparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.

Sebelumnya, Nadiem Anwar Makarim Mendikbud berharap seleksi guru PPPK ini menjadi angin segar bagi guru-guru honorer.

“Saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi guru-guru honorer. Terima kasih untuk para guru honorer kita yang selalu berjasa mencerdaskan bangsa. Semoga dapat mengikuti seleksi ini dengan baik,” pungkas Mendikbud.

Informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran dan seleksi akan diumumkan oleh panitia seleksi nasional pada bulan Januari 2021. (faz/ang)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Pak Nunut Pak …

Jelang Tol Manyar Banjir

‘Ranjau’ di Bawah Layang Trosobo

Empat Stand Pasar Ikan Hias Gunung Sari Terbakar

Surabaya
Sabtu, 23 Januari 2021
31o
Kurs