Minggu, 26 Mei 2024

Pemerintah Mengaku Masih Punya Dana dan Akan Maksimal Tangani Covid-19

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Airlangga Hartarto Menko Perekomian dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kamis (10/9/2020). Foto: Faiz suarasurabaya.net

Pemerintah masih mempunyai dana yang cukup untuk penanganan Covid-19. Sehingga, tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas dalam menangani wabah ini.

Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto Menko Perekomian dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) usai rapat koordinasi yang dilakukan antara Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) bersama delapan Gubernur dan daerah.

Dalam rapat itu dihadiri juga Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, dan dari PCPEN masing-masing Empat Menko, Menkeu, Mendagri, Menteri BUMN, Wakapolri dan WAKSAD beserta seluruh tim dari PCPEN.

Kata Airlangga, Pemerintah akan maksimal dalam menangani Covid-19 sampai di daerah-daerah, termasuk di DKI Jakarta.

“Dan tentunya kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan kegiatan ini bisa untuk menekan penyebaran Covid. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas Bed (tempat tidur) sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah,” ujar Airlangga yang didampingi Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan dan Doni Monardo Kepala Satgas Penanganan Covid-19, Kamis (10/9/2020).

Airlangga menyadari bahwa dalam penanganan Covid di Indonesia secara keseluruhan yang sembuh adalah 71,5%, Dan Case fatality rate sebesar 4,1%.

“Dan kalau kita lihat khusus misalnya DKI untuk kesembuhannya sekitar 75,2% kemudian juga kita melihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 dan ekonomi kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan,” jelasnya.

Dia mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk menyeimbangkan dan juga mengoordinasi hal-hal yang menjadi masukan-masukan ataupun perhatian-perhatian yang ada.

“Nah pemerintah pusat tadi memberi perhatian serius terhadap perkembangan situasi dan akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan dari peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan,” tegasnya.

Jadi, menurut Airlangga, peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu berupa menambah fasilitas di hotel, termasuk memanfaatkan hotel bintang dua dan tiga seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan dan juga mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlit, dimana wisma atlit juga mempersiapkan baik di tower lima, enam maupun yang khusus dari pekerja dari luar negeri itu yakni tower tujuh dan delapan.

“Flat-flat dan fasilitas ini juga mempersiapkan dari segi jumlah bed juga terus ditingkatkan dan disamping itu juga pemerintah mendorong agar rumah sakit-rumah sakit yang ada ataupun yang di Jakarta itu untuk dilakukan relaksasi terutama terhadap pasien-pasien yang posisinya sudah hampir sembuh dan masih dalam tahap observasi itu di Wisma Atlit fasilitas yang tersedia,” kata dia.

Kemudian terkait dengan ketersediaan obat-obatan baik untuk rumah sakit maupun untuk pasien isolasi mandiri, kata Airlangga, pemerintah sudah memproduksi obat antivirus seperti Tami flu atau Oseltamivir yang minggu depan akan bertambah hampir 480 ribu. Kemudian juga yang terkait dengan Pavivirafir ini kebetulan patennya sudah lepas sehingga juga akan diproduksi oleh Kimia Farma

Kemudian untuk kegiatan-kegiatan produktif akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dengan menjaga protokol Covid dan pemerintah mendorong kampanye untuk menjaga jarak serta menghindari kerumunan yang sangat relevan terkait dengan kegiatan Pilkada ke depan.

Sedangkan untuk bekerja di kantor pemerintah, kata dia, tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh kementerian Menpan RB, sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office.

“Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan fleksibel working. Jadi ada yang kerja di rumahan dan yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan,” kata Airlangga.

“Pemerintah juga akan menggelar operasi yustisi yaitu operasi yang akan meletakkan kedisiplinan masyarakat, dan ini tadi sudah dirapatkan juga ada dalam komite yang melibatkan juga Wakapolri dan Wakasad sehingga ini akan terus dijalankan, termasuk di perkantoran,” imbuhnya.

Airlangga mengatakan dengan berbagai langkah tersebut diharapkan kapasitas yang tersedia di rumah sakit tetap terfasilitasi, kemudian juga tower enam dan tujuh Wisma Atlit yang berfungsi sebagai perawatan ini juga masih punya kapasitas.

Menurut Airlangga, dalam rapat gubernur Jawa Barat juga melaporkan bahwa dengan adanya kebijakan yang diambil di Jawa Barat yaitu pembatasan secara mikro kepada daerah-daerah, kecamatan, RT, RW dan yang lain maka pemerintah mengapresiasi di daerah Jabar, Jateng,Jatim, dimana sektor produktif termasuk PMA manufaktur itu sudah masuk ke level di atas 50,8.(faz/lim)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya

Evakuasi Kecelakaan Bus di Trowulan Mojokerto

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Surabaya
Minggu, 26 Mei 2024
30o
Kurs