Joko Widodo Presiden dan Ma’ruf Amin Wakil Presiden, Selasa (2/6/2020) sore, mengadakan pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama, di Istana Merdeka, Jakarta.
Tokoh lintas agama yang hadir antara lain Helmi Faishal Zaini Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Abdul Mu’ti Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH.Muhyiddin Junaidi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pdt. Gomar Gultom Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Ignatius Kardinal Suharyo Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Kemudian, Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Arief Harsono Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Xs. Budi Santoso Tanuwibowo Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).
Pada pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Presiden menjelaskan strategi pemerintah terkait penanganan Covid-19, serta upaya yang sudah dilakukan.
“Pandemi Covid-19 menyebar di 215 negara, baik negara maju, negara berkembang, negara kaya, miskin, negara besar, kecil semua terkena dampaknya. Masalahnya bukan cuma di sisi kesehatan saja, tapi juga sudah masuk ke bidang lain seperti ekonomi dan sosial,” ujar Jokowi.
Dalam pertemuan, Presiden juga meminta masukan para tokoh lintas agama terkait persiapan penerapan prosedur kenormalan baru (new normal), khususnya di tempat-tempat ibadah.
Pdt.Gomar Gultom Ketum PGI menyatakan perlunya semua elemen masyarakat membangun dan mengembangkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dan berbagai habitus baru dalam memasuki masa kenormalan baru.
“Tanpa disiplin, apa pun yang dikerjakan oleh pemerintah akan sia-sia, dan masyarakat akan terus berada dalam bayang-bayang penularan Covid-19,” ucapnya.
Hal lain yang juga sempat disinggung Presiden dan para tokoh lintas agama adalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.
Seperti diketahui, Kementerian Agama memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 karena tidak ada kepastian dari otoritas Kerajaan Arab Saudi, dan juga untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Keputusan pemerintah tersebut mendapat dukungan dari organisasi berbasis Islam di Tanah Air.
“Sesuai ketentuan Islam, keamanan adalah salah satu syarat utama pelaksanaan ibadah haji. Demi kemasalahatan bersama ada baiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan dengan seksama untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji 1441 Hijriah,” kata Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. (rid/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
