Kepolisian Instansi Terbanyak Diadukan Masyarakat ke Komnas HAM

Komisi Nasioal Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2021.

“Pertama kepolisian, kedua korporasi disusul pemerintah dan instansi-instansi lain,” kata Mohammad Choirul Anam Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM di Jakarta, Jumat (31/12/2021).

Mengutip dari Antara, Anam tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Korps Bhayangkara.

Baca juga: Polisi yang Menolak Memproses Laporan Korban Perampokan di Jakarta Dimutasi ke Papua Barat

Dia menambahkan, maraknya masyarakat yang melaporkan kepolisian bahkan memviralkan ke berbagai platform media sosial, hal itu tidak lepas dari masalah pelayanan, tindakan kekerasan hingga penyiksaan.

“Angka kematian di tahanan juga besar. Baik yang berhubungan aparat kepolisian maupun aparat lain, namun berada dalam tahanan kepolisian,” ucap dia.

Pada pertengahan hingga penghujung 2021, Komnas HAM melihat ada perubahan dinamika cukup serius di kepolisian. Di tengah desakan Komnas HAM dan masyarakat terhadap Polri, Korps Bhayangkara melakukan sejumlah pembenahan.

Komnas HAM melihat ada semacam terobosan-terobosan akuntabilitas yang digagas Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Kapolri untuk membawa perubahan di tubuh Polri.

Baca juga: Mencuat Tagar #1Hari1Oknum dan #PercumaLaporPolisi, Ini Tanggapan Polri

“Salah satu terobosannya ialah monitoring pengawasan dan komplain secara daring oleh masyarakat,” ujar dia.

Akan tetapi, di satu sisi, Komnas HAM melihat terobosan tersebut belum begitu dikenal luas oleh masyarakat sehingga lebih memilih jalur memviralkan lewat media sosial.

Anam mengatakan beberapa kasus-kasus yang cukup menjadi perhatian publik, bisa diselesaikan dengan cepat oleh polisi. Hal itu tidak lepas dari koordinasi antara Komnas HAM dengan Polri. “Cukup lumayan ada perubahan signifikan,” ujarnya.

Bahkan, Kapolri mengambil sikap tegas dengan memecat personel yang terbukti bersalah. Pemecatan itu terkait pelayanan, tindakan kekerasan, hingga perilaku.(ant/dfn/den)