Selasa, 7 Desember 2021

Mendes: 43 Persen Masalah Perempuan dan Anak Bisa Selesai dengan Program DRPPA

Laporan oleh Dhafintya Noorca
Bagikan
Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT dalam Rakor DRPPA dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta, Selasa (8/6/2021). Foto: Antara

Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dapat mendorong pembangunan desa.

“Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak bisa mendorong pembangunan desa sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan,” ujarnya.

Abdul Halim menyampaikan itu dalam Rakor DRPPA dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (8/6/2021).

Abdul Halim yang pernah menjadi Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PKB itu mengajak para kepala desa mulai menata desa agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.

“Saya yakin kepala desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi,” katanya.

Menurutnya, Program Dana Desa juga dapat memberikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak.

Saat ini pihaknya sedang fokus dengan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa untuk menghasilkan potret kondisi riil desa dan terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi.

Berdasarkan data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa (SID) terdapat sebanyak 38.533 desa, 25.571.830 kepala keluarga, dengan total warga mencapai 75.429.368 orang.

“Ini menunjukkan, 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS. Warga yang tinggal di desa sebanyak 118 juta jiwa, setara 44 persen,” katanya.

Dengan kondisi ini, lanjut dia, jika permasalahan desa selesai di tingkat desa, maka semua pihak telah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43 persen.

Dia optimistis proses pemuktahiran data berbasis SDGs Desa bakal tuntas akhir Juli dengan terus memantaunya agar berjalan maksimal, supaya masalah desa akan mudah dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan berbasis data.(ant/frh)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Suasana Unjuk Rasa Melewati Basra

Surabaya
Selasa, 7 Desember 2021
25o
Kurs