Joko Widodo Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/1/2021) lalu bilang, implementasi PPKM selama hampir sebulan tidak tegas.
Hasilnya pun, seperti yang dia sebutkan dalam akun resmi Instagram-nya, @jokowi, belum sejalan dengan apa yang dia dan masyarakat Indonesia inginkan bersama.
Presiden menegaskan, kebijakan menekan laju penularan Covid-19 itu perlu lebih tegas dan konsisten di lapangan, dan perlu kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat.
Merespons pernyataan Jokowi Presiden soal PPKM, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim bilang, sudah ada rapat koordinasi lanjutan dengan Forkopimda se-Jawa Bali.
Rakor bersama Forkopimda di 77 kabupaten/kota, di tujuh provinsi yang berlangsung Minggu (31/1/2021) itu dalam komando Luhut Binsar Menko Marves.
“Ada Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Menkes, Menteri Agama. Jadi semua berseiring dalam ikhtiar, yang perlu disampaikan ke masyarakat Covid-19 belum berakhir,” katanya, Senin (1/2/2021).
Khofifah mengingatkan masyarakat, vaksinasi memang terus berjalan, tapi tidak bisa kemudian melonggarkan disiplin protokol kesehatan.
Disiplin protokol kesehatan itu yang dia harapkan terus disampaikan kepada setiap komunitas masyarakat yang ada. Karena dia menemukan fakta berbeda di lapangan.
“Saya sempat mengunjungi salah satu daerah, itu 95 persen bermasker, tapi sebagian besar ditaruh di bawah dagu. Waduh. Saya begitu,” ujarnya.
Fenomena yang dia temukan itulah yang menurutnya perlu diluruskan. Perlu ada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memakai masker dengan benar.
Khofifah enggan berkomentar lebih banyak tentang efektivitas penerapan PPKM di Jawa Timur. Jokowi Presiden sebelumnya bilang, mobilitas masyarakat masih tinggi.(den/iss/lim)
