Sabtu, 27 April 2024

Pemkab Sidoarjo Perlu Siapkan Teknologi untuk Kembangkan PLTSa

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim ketika meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon, Sidoarjo, Jumat (19/3/2021). Foto: Humas Pemprov Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim ketika meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon, Sidoarjo menyatakan, dua tahun lagi di lokasi itu bisa dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Dengan adanya PLTSa, Khofifah berharap, keterbatasan umur operasional sanitary landfill di TPA itu bisa teratasi. Karena sampah akan terproses sedemikian rupa sehingga jumlahnya tereduksi.

Namun, untuk menuju PLTSa itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyiapkan pengembangan teknologi dan infrastruktur yang memadai. Karena pemerintah pusat hanya menyediakan infrastruktur dasarnya.

M Reva Sastrodiningrat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR yang menyatakan itu. Dia tegaskan, pemerintah pusat hanya menstimulasi.

“Tugas kami sebenarnya lebih kepada memberikan stimulan. Stimulannya dari pusat, kemudian pemda itu harapannya bisa mengembangkan,” ujarnya kepada suarasurabaya.net, Jumat (19/3/2021).

Untuk mengembangkan PLTSa, Reva menyatakan, perlu ada penerapan teknologi yang lebih maju dibandingkan sekadar membuang sampah dan menumpuknya dengan tanah di lahan yang ada.

Layout pengembangan lahan TPA. Foto: Humas Pemprov Jatim

“Ada teknologi yang perlu ditingkatkan Pemda. Bukan hanya sekadar membuang sampah di landfill, kemudian ada kolam lindi, sorting, dan composting. Tapi ada alat-alatnya. Itu yang perlu kami lihat lagi,” ujarnya.

Sayangnya, Reva tidak menjelaskan lebih detail tentang peralatan atau teknologi seperti apa yang perlu disiapkan Pemkab Sidoarjo, dan berapa banyak biaya yang perlu disiapkan untuk membangun PLTSa.

Bekerja sama dengan KFW Fichtner, sebuah bank asal Jerman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR membangun TPA dengan sistem sanitary landfill di sejumlah lokasi di Jatim. Termasuk di Sidoarjo.

Pembangunan TPA di Jabon menghabiskan dana Rp385 miliar hasil pinjaman (loan) dari KFW Fichtner. TPA Sanitary Landfill itu dibangun dengan skema multiyears (tahun jamak) sejak 2018 sampai akhir 2020 lalu.

Tidak hanya lahan cekung untuk penerapan sanitary landfill seluas 5,8 hektare di sisi timur gunungan sampah dengan sistem control landfill yang sudah ada, Balai yang dipimpin Reva menyiapkan fasilitas lain.

Ada area kolam lindi di seberang lahan itu, juga fasilitas penyortiran sampah di sorting plan dan pengomposan di composting plan, yang gedungnya juga sudah siap beroperasi. Infrastruktur dasar PLTSa pun sudah ada.

“Di Landfill ini sudah kami siapkan pipanisasi. Jadi hasil sampah ini nanti ada gas yang bisa dimanfaatkan sebagai waste energy. Nah, pipa ini yang jadi sarananya. Nanti akan kami pasang di landfill,” ujarnya.

TPA dengan sistem sanitary landfill di TPA Jabon siap dioperasionalkan. Hanya saja, masih perlu penyiapan tenaga dan penyesuaian peralatan yang ada agar bisa benar-benar beroperasi.

Reva mengatakan, tenaga ahli dari Jerman akan datang ke Jatim untuk melakukan pendampingan ini sekitar akhir Maret nanti. Mereka akan mendampingi pengoperasian alat dan pelatihan tenaga kerja.

“Kami berharap Pak Presiden bisa meresmikan TPA ini. Harapannya nanti pas sudah dioperasionalkan beliau bisa meresmikan. Sehingga Bapaknya bisa melihat operasionalisasi TPA itu,” ujarnya.

Tidak hanya di Sidoarjo, sebelumnya Khofifah Gubernur Jatim sudah meninjau TPA yang dibangun dalam program bernama Emission Reduction in Cities (ERiC) itu di Kota Malang.

Tidak hanya di Sidoarjo dan Kota Malang, Kementerian PUPR juga membangun TPA ERiC di Jombang dan Tuban. Khofifah menyampaikan, TPA di Jombang bisa diresmikan akhir 2021 ini. Sedangkan di Tuban masih dalam tahap lelang.

Adapun kapasitas harian sanitary landfill di TPA Jabon diperkirakan mampu menampung 450 ton dan mampu mengakomodasi sampah yang dihasilkan kurang lebih 1,4 juta jiwa penduduk.

Kata Sigit Setiawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo yang nantinya akan mengelola sanitary landfill itu dengan dana APBD Rp15 miliar per tahun.

Dalam pengoperasiannya, Sigit menambahkan, dibutuhkan kurang lebih 96 orang sumber daya manusia pengelola mesin sortir, pengomposan, dan juga pengurukan sampah.(den/dfn)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Sabtu, 27 April 2024
31o
Kurs