Kamis, 21 Oktober 2021

Presiden Instruksikan BMKG Meningkatkan Kemampuan Antisipasi dan Mitigasi Bencana Alam

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Joko Widodo Presiden meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (29/4/2021). Foto: Biro Pers Setpres

Joko Widodo Presiden memberikan sejumlah arahan khusus kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terkait penanganan bencana alam.

Arahan itu disampaikan Presiden secara virtual dari Istana Negara, Jakarta pada Kamis (29/7/2021) siang, dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional BMKG Tahun 2021.

“Risiko bencana geohidrometeorologi di Indonesia tergolong tinggi. Jumlah kejadian bencana alam juga meningkat signifikan setiap tahunnya. Bahkan, frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat. Sehingga, berbagai macam bencana alam bisa terjadi dalam waktu bersamaan,” ujar Presiden.

Berdasarkan data yang dipegang Jokowi, gempa bumi periode 2008-2016 rata-rata lima sampai enam ribu kali dalam satu tahun. Lalu, tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali, dan tahun 2019 melonjak signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.

Kemudian, periode terjadinya El Nino atau La Nina tahun 1981-2020 semakin cepat dua sampai tiga tahunan. Sedangkan tahun 1950-1980 periodenya antara lima sampai tujuh tahunan.

Merespon semakin meningkatnya tantangan, Presiden meminta BMKG meningkatkan manajemen penanganan bencana alam, serta kemampuan antisipasi dan mitigasi.

Untuk meningkatkan kemampuannya, Jokowi Presiden berharap layanan BMKG memanfaatkan inovasi perkembangan teknologi terbaru.

BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk observasi analisis prediksi, sehingga peringatan dini dapat lebih cepat serta akurat untuk menekan risiko kerugian.

Selain itu, peringatan BMKG harus bisa jadi rujukan pemerintah dalam menetapkan kebijakan.

Lebih lanjut, Presiden minta BMKG meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana.

“Pemerintah daerah, mulai kelurahan/desa, sampai provinsi harus punya desain manajemen yang jelas, melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat,” imbuhnya.

Arahan Kepala Negara berikutnya, BMKG harus melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana.

Presiden menekankan, BMKG jangan cuma menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas.

Tapi, BMKG juga harus bisa bersinergi dengan BNPB mengedukasi masyarakat untuk bersiap menghadapi bencana alam.

“Masyarakat perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi dari sumber resmi, supaya tidak mudah terjebak kabar hoaks,” tandasnya.(rid/dfn/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Truk Muat BBM Terbakar di Tol Pandaan

Truk Terguling di Lawang Malang

Truk Terguling Menimpa Taksi di Medaeng

Surabaya
Kamis, 21 Oktober 2021
34o
Kurs