Wali Kota Berkantor di Kelurahan Pergirian, Warga Keluhkan PBB

Eri Cahyadi berkantor di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya, Kamis (27/5/2021). Tiba di kantor Kelurahan sekitar pukul 08.30 Wib. Beberapa warga sudah siap antre untuk bertemu dengan orang nomor satu di lingkungan Pemkot Surabaya ini.

Beberapa pengaduan atau masukan dari warga. Pertama, terkait masalah pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang diadukan warga. Bahkan, warga itu mengaku kesulitan membayar PBB lantaran rumah yang ditempatinya status tanahnya milik PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api).

Menanggapi hal ini, Eri Cahyadi mengatakan, akan harus koordinasi terkait pajak bumi bangunan itu. “Bangunan itu kita bayar atau termasuk buminya yang dibayarkan karena berhubungan dengan kepemilikan. Jadi kalau itu milik PJKA, maka buminya harus saya tagihkan ke PJKA seperti apa, nanti kita komunikasikan lagi,” katanya.

Permasalahan mengenai PBB ini juga diadukan oleh warga yang lain. Namun, permasalahan yang disampaikan warga tersebut, terkait dengan pembayaran PBB di rumah ibadah. “Itu PBBnya ada atau tidak karena masih ada yang terbayarkan. Karena kalau tempat ibadah itu nol (pembayaran PBB). Nanti ini akan kita evaluasi lagi,” jelasnya.

Pengaduan dari perwakilan warga lain mengenai saluran serta Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dan permasalahan ahli waris. Bahkan, ada pula laporan dari salah satu Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) mengenai masalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Eri Cahyadi menilai, seharusnya kader sosial di masyarakat tidak terbagi dalam beberapa tugas penanganan. Seperti, kader lingkungan, kader sosial hingga kader kesehatan. Ia ingin ke depan dalam setiap RT, ada 5 orang kader yang menangani setiap masalah di wilayahnya.

“Nanti 5 orang ini yang akan mengurusi semuanya. Sehingga data itulah yang masuk. Jadi seperti untuk mencegah kematian ibu dan anak ini bisa terdeteksi sejak awal,” tegasnya. (man/iss)