Kamis, 7 Juli 2022

Dewan Pendidikan Surabaya Soroti Sistem Zonasi

Laporan oleh Dhafintya Noorca
Bagikan
Pemerintah Kota Surabaya mulai mendistribusikan seragam sekolah gratis bagi pelajar jenjang SD - SMP dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kamis(30/12/2021). Foto: Manda Roosa suarasurabaya.net

Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan memulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2022 untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada tanggal 10 Juni 2022.

Ada lima jalur PPDB yang dibuka oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yaitu jalur afirmasi kategori mitra warga, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur zonasi, jalur prestasi nilai rapor,  dan jalur prestasi perlombaan/pertandingan.

Yuli Purnomo Ketua Dewan Pendidikan Surabaya mencatat, dari kelima jalur PPDB yang disediakan Pemkot, sistem zonasi selalu menimbulkan catatan penting dalam pelaksanaannya.

“Ini kita berikan catatan dan masukan kepada pemkot dan juga catatan langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dampak, infrastruktur dan masalah kualitas dengan adanya sistem zonasi,” kata Yuli dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Senin (23/5/2022).

Ia menilai dalam pendidikan harus mengutamakan masalah pendidikan itu sendiri, asesmen dan kompetensi. Namun tidak serta merta itu semua dihalangi dengan jarak sebagai salah satu penentu utama.

“Taruhlah balance 50:50 persen, jadi siswa bisa mengikuti dan mendapatkan yang sama dengan teman-temannya. Ini juga masuk dalam pembelajaran atau kurikulum Merdeka,” sebutnya.

Kemudian terkait infrastruktur jumlah sekolah yang ada di Surabaya, menurut Yuli, Pemkot sudah cukup bijak dengan memiliki sebanyak 63 SMP Negeri di Surabaya.

Apabila dibandingkan dengan jumlah lulusan SD tiap tahunnya sebanyak antara 46.000 – 50.000 siswa, yang dapat terakomodir di SMP Negeri hanya 30 persennya.

Namun wacana membangun sekolah ini menurutnya tidak bisa serta merta dilakukan karena ada sekolah swasta yang punya niatan yang sama yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa.

“SMP sekarang kurang lebih ada 63, beberapa tahun kemarin belum ada penambahan. Tapi tidak bisa serta merta membangun karena di Surabaya juga masih ada sekolah swasta yang sama-sama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu harus kita perhatikan,” tegasnya.

Selain itu tak melulu sorotan negatif yang diberikannya, sistem zonasi dinilai juga mendukung pemerataan pendidikan di Surabaya.

“Positifnya zonasi mengangkat anak-anak sekitar supaya sama-sama bisa mendapat pemvelajaran di sekolah terdekat,” kata Yuli.

Sementara sorotan terhadap sistem zonasi juga diberikan beberapa pendengar Suara Surabaya.

Joko Haryanto menyoroti kondisi sekolah yang saat ini belum tertata sesuai zonasi.

“Memang PPDB itu upaya pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat. Namun ini tidak mudah karena kondisi sekolah saat ini tidak tertata sesuai zonasi yang ada. Belum ada penataan yang bagus,” ujarnya.

Giato juga memberikan masukan tentang jarak sistem zonasi yang seharusnya mengikuti jarak terjauh sekolah di lingkungan itu.

“Di Gunung Anyar itu hanya ada satu sekolah. Jadi area harus dipertimbangkan, berapa banyak perumahan lalu sekolahnya ada berapa. Jarak rumah saya dan sekolah terdekat yaitu SMP 26 hampir dua kilo,” jelasnya.

M. Soleh yang berprofesi sebagai pengacara pernah menggugat sistem zonasi yang terkesan diskriminatif. Namun gugatan ini ditolak.

“Jangan lupa ada hak warga untuk mendapatkan pendidikan dan mendapat sekolah yang bermutu. Dan bukan saja sekolah di dekat rumah. Jadi jangan dibatasi dengan sistem zonasi,” tegasnya.(dfn/rst)

 

Berita Terkait

Surabaya
Kamis, 7 Juli 2022
27o
Kurs