Rabu, 29 Mei 2024

Melanggar Prokes, Anggota DPRD Tulungagung Dijatuhi Denda Rp12,5 juta

Laporan oleh Iping Supingah
Bagikan
Basroni anggota DPRD Tulungagung (kiri) duduk di kursi terdakwa dalam sidang vonis kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukannya di PN Tulungagung, Jumat (25/2/2022). Foto: Antara

Basroni anggota DPRD Kabupaten Tulungagung divonis bersalah dan dijatuhi sanksi denda sebesar Rp12,5 juta karena terbukti melanggar protokol kesehatan saat daerah tempat tinggalnya masih status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4.

Sidang putusan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dengan terdakwa anggota DPRD Basroni itu digelar di Pengadilan Negeri Tulungagung, Jumat (25/2/2022), dipimpin Ricky Ferdinand S.H. sebagai hakim ketua, didampingi Florence Katerina S.H., dan Fausiah S.H.

Dalam amar putusan sesuai dengan musyawarah majelis hakim, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketiga hakim sependapat menyatakan fakta dari sidang sebelumnya dan keterangan saksi-saksi, terdakwa telah terbukti bersalah karena menggelar wayangan kala pandemi level 4.

“Atas pelanggaran yang dilakukan, terdakwa Basroni diputus denda Rp12,5 juta subsider tiga bulan penjara,” ujar hakim ketua Ricky membacakan vonis.

Vonis itu separuh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Usai persidangan, Ricky menjelaskan bahwa vonis lebih rendah dari tuntutan ini karenan terdakwa bersikap kooperatif. Terdakwa juga belum pernah menjalani hukuman sebelumnya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Hakim juga mencermati fakta bahwa acara wayangan yang digelar terdakwa Basroni bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan digelar setiap bulan Muharam karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan maksud untuk tolak bala’.

Sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa sebagai anggota DPRD tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19. Terdakwa nekat menggelar wayangan, meski tidak mengantongi izin.

“Jadi, ada tiga hal yang meringankan dan memberatkan,” katanya seperti dilansir Antara.

Dengan keputusan itu, terdakwa anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Basroni menerima vonis yang dijatuhkan, sedang JPU mengaku masih pikir-pikir.

“Dari tiga opsi yang dibacakan hakim, terdakwa menerima, sedangkan JPU,” katanya pula.(ant/ipg)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya

Evakuasi Kecelakaan Bus di Trowulan Mojokerto

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Surabaya
Rabu, 29 Mei 2024
28o
Kurs