Jumat, 3 Februari 2023

Menteri ATR: Pengadaan Tanah di IKN Perhatikan Masyarakat Adat

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto Menteri ATR BPN didampingi Raja Juli Antoni Wakil Menteri ATR/BPN, mengunjungi Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/9/2022). Foto: Humas Kementerian ATR/BPN

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN, memastikan pengadaan tanah untuk pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota negara (IKN) memperhatikan hak atas tanah masyarakat, khususnya masyarakat adat.

“Terkait pengadaan tanah, saya pastikan proses pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat,” kata Hadi Tjahjanto, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (14/9/2022) dilansir Antara.

Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN sendiri telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam pembangunan IKN, di antaranya membuat peta tematik pertanahan dan ruang, menyusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional Nusantara 2022-2024 serta pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.

“Kementerian ATR/BPN telah membuat menginventarisasi penguasaan, pemilikan, peta tematik pertanahan dan ruang untuk penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di IKN. Lalu Akhir 2022 saya menargetkan seluruh materi teknis RDTR,” kata dia.

Tujuan utama dari pembangunan IKN, kata Tjahjanto, adalah membangun kota pintar yang kompetitif di tingkat global. Atas hal itu, ia mengaku sangat optimis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dengan kebijakan land freeze yang sudah dilaksanakan.

“Kami sangat optimis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Sebagaimana arahan bapak presiden bahwa pembangunan IKN ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utamanya ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global,” ucapnya.

Didampingi Raja Juli Antoni Wakil Menteri ATR/BPN, Rabu hari ini, Mantan Panglima TNI itu mengunjungi Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk menindaklanjuti arahan Presiden, yaitu mendukung pembangunan IKN melalui kebijakan tata ruang dan pengadaan tanah.

“Pada kunjungan kali ini saya ingin memastikan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan,” ujar Tjahjanto. (ant/bil/ipg)

Berita Terkait