“Saya kira masalah data memang menjadi masalah klasik yang urgent untuk segera diselesaikan,” kata Agus, seperti dikutip Antara, Senin (19/9/2022).

Menurutnya, selama ini permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi Indonesia adalah akurasi dan validitas data riil di lapangan.

“Integrasi dan pemberlakuan data tunggal kependudukan seharusnya dilakukan sejak dulu,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan terkait data kependudukan, pajak, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seharusnya hanya satu dan terintegrasi sehingga memudahkan pemerintah dalam menyusun program bantuan sosial, pungutan pajak, dan program-program lainnya.

Program yang sudah disusun dan direncanakan dengan baik tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan jika kualitas data masih rendah. Dengan program pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai, jika data belum tersedia secara akurat dan valid.

Begitu pula dengan program bantuan sosial dan bantuan usaha produktif untuk usaha mikro tidak akan mampu menjadi penopang sektor konsumsi dan sektor produksi jika penyaluran program tersebut tidak sesuai sasaran.

“Semua program yang disusun dan direncanakan dengan baik tidak akan berhasil secara optimal jika data yang tersedia masih terbatas dan tidak akurat, sebagaimana peribahasa klasik garbage in, garbage out,” kata pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik bersama Bappenas siap melaksanakan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memperkuat pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk dari demografi, perumahan, data keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga geospasial.

Sementara itu, Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas menegaskan, keberadaan program Regsosek nantinya mampu meningkatkan ketepatan sasaran-sasaran program pemerintah.

Program ini diharapkan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tak hanya bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, tetapi juga program peningkatan daya saing UMKM. (ant/des/ipg)