Minggu, 29 Januari 2023

Save The Children Dorong Anak Ingatkan Dampak Krisis Iklim pada Anak

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Dokumentasi salah satu kegiatan Generasi Muda Iklim yang sudah berjalan, Foto : Tangkapan layar Webinar Save The Children

Save The Children organisasi non pemerintah untuk anak, ingin meningkatkan kesadaran bahwa krisis iklim juga merupakan krisis terhadap hak-hak anak. Anak dinilai menjadi objek yang paling terdampak dalam suatu kasus krisis iklim, sehingga penting untuk menempatkan hak dan suara mereka dalam setiap pembahasan agenda iklim.

Laporan Global Save The Children yang dirilis pada September 2021, menyebut jika anak-anak yang lahir satu tahun terakhir akan merasakan panas tujuh kali lebih dasyat dibanding yang dirasakan para pendahulu mereka. Selain itu, berdasarkan data BNPB tahun 2020, dari 4.650 total kejadian bencana alam, 92 persennya berasosiasi dengan krisis iklim dan cuaca.

Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia sangat rentan terkena dampak perubahan iklim. Hal ini terlihat dari tingginya bencana alam di Indonesia, termasuk yang dipengaruhi dampak perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan yang berujung kepada meningkatnya potensi kebakaran hutan, menurunnya kualitas air bersih, meningkatnya prevalensi penyakit, menurunnya produktivitas pertanian, dan rusaknya aset sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati Indonesia.

“BNPB kembali merilis, ada 1.773 kasus bencana sepanjang Januari sampai Juni 2022. Ancaman krisis iklim sangat nyata terutama bagi anak-anak rentan. Krisis iklim ini seperti efek domino,” kata Selina Patta Sumbung Chief Excecutive Officer Save The Children dalam sebuah webinar, Sabtu (23/7/2022).

Menurut Selina, dalam gerakan kali ini Save The Children mendorong anak-anak untuk terlibat sepenuhnya. Bahkan memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak, untuk menginisiasi dan melakukan program-program untuk kepentingan mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi krisis iklim.

“Save The Children mendorong anak dan masyarakat luas yang terdampak krisis iklim. Apa yang mereka rasakan dan kemudian bagaimana mereka beradaptasi atau merubah perilaku mereka untuk memitigasi lebih besarnya dampak krisis iklim. Partisipasi anak menjadi hal utama,” katanya.

Saat ini, Save The Children sedang mendampingi beberapa Child Campaigner dari lima wilayah meliputi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, jogyakarta, dan Jakarta. “Mereka inilah yang menjadi pionir dalam gerakan dan meminimalidasi dampak krisis iklim terhadap anak-anak,” harapnya.

“Ini menjadi upaya penguatan kapasitas anak, dengan mengajaknya terlibat untuk merencanakan kegiatan, dan nantinya anak-anak sendiri yang akan turun menjalankan,” imbuhnya.

Save The Children berharap, anak dapat dilibatkan di ruang-ruang diskusi dan pengambilan keputusan, agar dapat mewujudkan kehidupan berkeadilan iklim yang ramah anak dan berpihak pada anak.

Selain memberdayakan anak dan orang muda yang memiliki presentase 45 persen dari total penduduk di Indonesia. Save The Children juga mendorong beberapa stakeholders untuk terlibat. Termasuk pemerintah yang memiliki peran vital.

“Pemerintah memiliki peranan kunci untuk menjamin kesejahteraan anak. Terutama melalui pengambilan kebijakan dan langkah tegas melalui program-program yang bertujuan untuk mencapai keadilan iklim yang ramah anak,” tegasnya.

Hal yang dimaksud, meliputi pengurangan resiko terhadap bencana iklim, memaksimalkan akses pendidikan untuk anak terdampak bencana, sampai pengurangan sampah plastik dengan cara efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, ikut hadir dalam webinar, Arif Wibowo mewakili Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Dalam kesempatan tersebut, Arif menyatakan persetujuannya dalam pengarusutamaan krisis iklim menjadi issue strategis.

“Menanggapi hal ini, Pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar 577 triliun sampai tahun 2050,” kata dia.

Arief menuturkan, Pemerintah sedang mencanangkan enam program yang didukung Unicef, terkait akses air bersih, gizi, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dan kebencanaan dalam kaitannya dengan hak-hak anak. “Itu dikaitkan dengan isue polusi kebakaran, krisis energi dan sebagainya,” ujarnya.

“Kami menilai upaya pemanfaatan kami secara makro cukup progresive. Selain itu, penguatan kapasitas daerah juga kami lakukan setiap tahun dengan menyisipkan unsur perubahan iklim didalam rencana pembangunan,” imbuhnya.

Selain itu, Kata Arif, Jokowi Presiden menargetkan Program Kampung Iklim sebagai sinergi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berlingkup nasional, bisa mencapai 20 ribu titik pada tahun 2024 mendatang.

Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat, dalam memenuhi hak-hak anak dan minimalisir krisis iklim dan cuaca. (tha/bil/iss)

Berita Terkait