Luhut Pandjaitan Dapat Tambahan Tugas sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN

Joko Widodo Presiden memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Bambang Susantono Kepala Otorita IKN mengungkapkan, itu adalah salah satu hasil rapat kabinet yang berlangsung siang hari ini, Senin (15/5/2023), di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam keterangan pers sesudah rapat, Bambang bilang Luhut bertugas mengkoordinir lembaga terkait supaya proses realisasi investasi di IKN efektif dan efisien.

“Tim task force khusus yang dipimpin Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga yang terkait. Sehingga, proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan lebih efisien lagi,” ujarnya di Kantor Presiden.

Kemudian, Kepala Negara juga menginstruksikan Otorita IKN membentuk satgas khusus penyelesaian masalah pertanahan.

Nantinya, satgas tersebut bertugas memastikan tanah yang akan ditawarkan kepada para calon investor jelas status dan harganya.

“Jadi, yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dipegang Otorita IKN, sudah ada 209 nota kesepahaman atau Letter of Intent yang diajukan calon investor.

Dari jumlah itu, 36 di antaranya sudah tahap perjanjian non disclosure agreement. Sehingga, pembicaraan lebih rinci dan ada pertukaran data.

Kepala Otorita IKN menambahkan, dalam beberapa bulan ke depan pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek di IKN yang sudah matang dari pelaku usaha atau pembiayaan non APBN.

Antara lain, satu proyek pembangunan rumah sakit internasional, kemudian fasilitas pendidikan dan beberapa proyek lainnya.

Sekadar informasi, pembangunan IKN tahap pertama tahun 2024 fokus untuk mewujudkan satu ekosistem utuh yang terdiri dari sejumlah fasilitas.

Semisal fasilitas infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.(rid/ipg)