Jokowi Presiden bakal Melakukan Evaluasi dan Koreksi Proyek Lumbung Pangan

Joko Widodo Presiden mengatakan, proyek lumbung pangan (food estate) yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia, melibatkan sejumlah kementerian.

Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertahanan.

Menurut Presiden, mengembangkan lumbung pangan bukan hal yang gampang dilakukan. Bahkan, angka keberhasilan panen baru mulai normal pada usaha penanaman keenam atau ketujuh kali.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi, siang hari ini, Jumat (18/8/2023), usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Ya, itu yang kerja beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Kementerian Pertahanan. Tanam pertama biasanya gagal. Lalu yang kedua paling bisa berhasil 25 persen. Biasanya keenam atau ketujuh baru biasanya pada kondisi normal. Jadi, tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara bilang permasalahan dalam proses pembangunan lumbung pangan bisa terjadi.

Supaya proyek tersebut berjalan sesuai harapan, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koreksi.

“Semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita tidak berani, baru gagal pertama sudah mundur, ya sampai kapan pun tidak akan jadi,” tegasnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan menyebut proyek Food Estate merusak lingkungan karena banyak menebang pepohonan di hutan, dan tidak menghasilkan apa-apa.

Kemudian, dia mendorong aparat penegak hukum menelusuri unsur penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan itu.

Hasto juga berharap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan dari proyek lumbung pangan ke partai politik tertentu.

Seperti diketahui, Proyek Food Estate digagas Jokowi Presiden dari awal periode kedua kepemimpinannya tahun 2019.

Presiden memerintahkan Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian, dan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan untuk menjalankan proyek lumbung pangan.(rid)