Tentara dan Milisi Sudan Sepakat Gencatan Senjata Tujuh Hari

Laporan oleh Billy Patoppoi

Minggu, 21 Mei 2023 | 14:04 WIB

Asap membumbung di Omdurman, dekat Jembatan Halfaya, selama bentrokan antara paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara, di Khartoum Utara, Sudan, Sabtu (15/4/2023). Foto: Antara

Angkatan bersenjata Sudan dan milisi Pasukan Pendukung Cepat(RSF) menandatangani kesepakatan gencatan senjata selama tujuh hari, pada Sabtu (20/5/2023) malam waktu setempat, saat pertempuran antara keduanya memasuki pekan keenam.

Amerika Serikat dan Arab Saudi sebagai pihak yang memfasilitasi pembicaraan itu menyebutkan gencatan senjata akan dimulai, Senin (22/5/2023) pukul 21.45 waktu Khartoum.

Seperti dilaporkan Antara melansir Reuters, Minggu (21/5/2023), berbagai perjanjian gencatan senjata sebelumnya tidak efektif karena dilanggar kedua belah pihak.

Tapi, dalam perjanjian kali ini ada mekanisme pemantauan AS-Arab Saudi dan dunia internasional.

Perjanjian itu juga mendorong distribusi bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan penting, dan penarikan pasukan dari rumah sakit serta fasilitas publik penting.

“Sudah lewat waktu untuk meletakkan senjata guna membolehkan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Saya mohon kepada kedua belah pihak agar menegakkan perjanjian ini. Dunia tengah memperhatikannya,” kata Antony Blinken Menteri Luar Negeri AS.

Diketahui, perang saudara Sudan merusak ketentraman. Stok makanan, uang tunai dan barang-barang pokok menyusut dengan cepat. Selain itu, penjarahan massal juga menimpa bank, kedutaan besar, gudang bantuan, bahkan gereja.

Berbagai kelompok bantuan kemanusiaan mengaku tidak mampu menyalurkan bantuan, karena tidak ada jalur yang aman dan jaminan keamanan untuk staf.

Sekadar informasi, konflik yang pecah 15 April itu menyebabkan 1,1 juta orang mengungsi di dalam negeri dan ke negara-negara tetangga. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut lebih 800 orang tewas dan sedikitnya 5.287 orang terluka.

Perang tersebut pecah di Khartoum, setelah terjadi perselisihan terkait rencana integrasi RSF dalam angkatan bersenjata di bawah kesepakatan yang didukung dunia internasional.

Kesepakatan tersebut sejatinya bisa mengubah Sudan menjadi negara demokrasi, setelah puluhan tahun menjadi negara autokrasi yang dilanda konflik.(ant/bil/rid)