Sekjen PBB Sambut Baik Pakta Kemanusiaan dan Desak Gencatan Senjata di Sudan

Antonio Guterres Sekretaris Jendral PBB, Jumat (12/5/2023), menyambut baik kesepakatan antara para jendral yang bertikai di Sudan untuk memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan yang aman di negara tersebut. Namun, Guterres juga menekankan perlunya gencatan senjata yang lebih luas di Sudan.

“Sementara pekerja kemanusiaan, terutama mitra lokal, terus memberikan bantuan dalam keadaan yang sangat sulit, Sekretaris Jendral (Guterres) berharap Deklarasi (Pakta Kemanusiaan) ini akan memastikan bahwa operasi bantuan dapat ditingkatkan dengan cepat dan aman untuk memenuhi kebutuhan jutaan orang di Sudan,” kata Stephane Dujarric Juru Bicara Sekjen PBB dilansir dari Antara.

“Dia (Guterres) mengulangi seruannya untuk gencatan senjata segera dan memperluas diskusi untuk mencapai penghentian permusuhan secara permanen,” ujar Dujarric.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Kamis (11/5/2023), setelah mengadakan forum selama satu pekan di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menandatangani “Deklarasi Komitmen untuk Melindungi Warga Sipil Sudan”.

“Fokus pada pencapaian kesepakatan tentang gencatan senjata yang efektif hingga sekitar 10 hari untuk memfasilitasi kegiatan (forum) ini. Langkah keamanan akan mencakup mekanisme pemantauan gencatan senjata yang didukung AS-Saudi dan komunitas internasional,” tambahnya.

Dujarric mengatakan bahwa PBB tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu pelaksanaan pakta kemanusiaan itu, dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan, terlepas dari adanya gencatan senjata atau tidak.

Pada 15 April 2023, pertempuran meletus antara tentara Sudan dan RSF di ibukota Khartoum dan sekelilingnya. Lebih dari 600 orang telah meninggal dan ribuan lainnya terluka.

Ketidaksepakatan telah muncul beberapa bulan terakhir antara tentara Sudan dan RSF tentang integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata, yang merupakan satu syarat utama perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 saat militer membubarkan pemerintahan transisi Abdalla Hamdok Perdana Menteri dan menyatakan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai “kudeta.” (ant/ihz/iss)