Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata Jatim Komitmen Gunakan Energi Non-subsidi

Penggunaan energi bersubsidi seperti BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran, menjadi persoalan yang sedang ramai diperbincangkan. Bahkan beberapa waktu lalu, warga net sempat membanjiri unggahan artis terkenal yang masih menggunakan LPG 3kg dengan komentar negatif. Mereka secara kompak mengatakan hal tersebut tidak tepat sasaran.

Selain itu, sering juga beberapa laporan menyebut adanya hotel, restoran dan kafe yang disidak pemerintah ketahuan menggunakan LPG 3 kg. Kesadaran masyarakat yang tinggi dibarengi instrumen peraturan yang lebih tegas nampaknya perlu terus diseriusi lagi. Jika tidak masyarakat akan terus merasakan persoalan yang sama.

Karenanya, Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata se-Jawa Timur (Jatim), pada 23 Februari lalu pada pembukaan event Bursa Pariwisata Jatim di Grand City, mencoba menginisiasi secara positif menggerakkan kesadaran masyarakat.

Asosiasi pelaku usaha pariwisata yang terdiri dari Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) mendandatangani komitmen diatas panggung untuk tidak menggunakan energi bersubsidi.

Penandatanganan oleh para ketua asosiasi tersebut disaksikan oleh Dwi Marhen Yono selaku Direktur Pemasaran Kemenparekraf RI, Evy Afiana Sari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, dan Ahad Rahedi Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

Dwi Marhen Yono mengatakan untuk mendukung sustainable tourism perlu adanya sustainable business character salah satunya dengan tidak menggunakan produk bersubsidi.

“Hari ini kami hadir di Bursa Pariwisata Jawa Timur sekaligus memberikan himbauan untuk mendukung sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan). Mari kita hemat energi dan jangan menggunakan energi bersubsidi lagi untuk mendukung pariwisata Jatim berkelanjutan. Ini juga sekaligus memperluas jangkauan bagaimana nanti subsidi BBM dan LPG tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat untuk mereka yang lebih membutuhkan,” ujarnya seperti dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/5/2024).

Sementara atas inisiatif dari Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Evy Afianasari Kadisbudpar Jatim menyampaikan komitmen pemerintah menjaga agar pelaku industri pariwisata yang ada di Jatim tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi.

“Jadi melalui surat edaran dari Bapak PJ Gubernur Jawa Timur sudah melayangkan surat yang isinya adalah surat edaran yang berisi tentang himbauan kepada seluruh pelaku industri pariwisata di Jawa Timur untuk tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi,” tuturnya.

Evy melanjutkan upaya ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial. Melainkan menjadi gerakan bersama, supaya mulai sekarang menggunakan bahan bakar nonsubsidi, khususnya bagi industri pariwisata yang ada di Jatim.

“InsyaAllah setelah ini ada tindak lanjut berupa kami melakukan pengawasan yang itu dilakukan bersama dengan Polisi Pariwisata Jatim. Terima kasih kepada Pertamina yang selalu mendukung pergerakan pariwisata di Jatim dan juga di Indonesia,” imbuhnya.

Sementara Dwi Cahyono Ketua PHRI Jawa Timur dan Badan Komisi Pariwisata Jatim menyatakan sangat mendukung komitmen sudah dilaksanakan karena akan membantu segala pihak dan segala bidang.

“Mudah-mudahan industri pariwisata dapat mendukung sepenuhnya upaya komitmen tadi. Jadi ini memang salah satu langkah yang sudah kita lakukan untuk kita tidak mengambil dari yang berhak mendapat subsidi dari pemerintah. Kami juga merasa bangga sekali bisa berkomitmen di acara hari ini. Dan kami tinggal mengimplementasikan kepada seluruh anggota kami, untuk bisa berpartisipasi supaya program ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Dwi menanggapi komitmen yang ia tandatangani.

Sementara itu Ahad Rahedi, Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengucapkan terima kasih atas kolaborasi bersama dengan Dinas Pariwisata Jatim.

“Bertepatan dengan pembukaan Bursa Pariwisata Jawa Timur 2024 hari ini, ada upaya untuk melakukan komitmen bersama (Gentleman Agreement) kesepakatan bersama dengan seluruh pelaku industri pariwisata di wilayah provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama mendukung gerakan tidak menggunakan energi bersubsidi,” ujarnya.

“Harapannya, dengan penggunaan energi tidak bersubsidi bagi pelaku industri pariwisata bisa membantu memberikan pemahaman, atau edukasi bagi masyarakat bahwa industri-industri dengan sektor yang sudah segmen pasarnya adalah middle up, atau kelas menengah ke atas, sudah tidak lagi menggunakan energi-energi bersubsidi baik itu BBM maupun LPG,” tambah Ahad.

Terpisah, Irto Ginting Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga mengatakan Jatim merupakan provinsi pertama yang menginisiasi hal tersebut.

“Kami mengapresiasi pelaku usaha pariwisata yang telah deklarasi anti energi subsidi. Harapannya komitmen serupa dapat direplikasi di provinsi lain oleh seluruh stakeholder dan asosiasi pelaku usaha lainnya agar subsidi energi semakin tepat sasaran,” jelasnya. (adv/bil/iss)