PBB: Butuh 14 Tahun Bersihkan Puing di Gaza Akibat Perang Israel
Sabtu, 27 April 2024 | 14:14 WIB
Indonesia menentang keras segala bentuk inisiatif yang menghambat perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Termasuk gagasan untuk normaliasi hubungan dengan Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam lanjutan Konferensi Liga Parlemen Al Quds di Istanbul, Turki, Sabtu (27/4/2024).
“Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional,” ungkap Fadli dalam keterangan resminya.
Fadli menyayangkan sikap Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan pencalonan Palestina sebagai anggota penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024 lalu.
“Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi anti-perdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder,” tegas anggota Komisi I DPR RI ini .
Dalam forum itu, Fadli juga mendesak seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi total dengan mengerahkan segala kemampuan demi menghentikan kolonialisasi Israel di tanah Palestina.
Pertama, perlu kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksa Israel tunduk pada hukum internasional. Kedua, ia juga mengajak seluruh pihak melakukan upaya untuk mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Ketiga, Fadli juga mendorong Liga Parlemen Al Quds untuk terus menyuarakan pentingnya reformasi DK PBB. Termasuk mengenai sistem veto yang dianggap tak adil dan seringkali kontradiktif dengan cita-cita perdamaian sesuai Piagam PBB.
“Ini penting sekali mengingat dunia saat ini tidak akan bisa damai tanpa adanya sistem internasional yang adil dan berpihak pada kemanusiaan,” katanya.
Fadli juga menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk inisiatif yang mengganggu proses perdamaian di Palestina termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.
“Indonesia tidak membuka atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kita tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan pelaku genosida. Yang penting bagi adalah Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh,” tutup Fadli. (saf/iss)
