Senin, 13 Juli 2026

Demo Indonesia Gelap Berlanjut di Surabaya, Masyarakat Akan Kembali Geruduk DPRD Jatim Hari Ini

Laporan oleh Risky Pratama
Bagikan
Keranda bertuliskan Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jatim, Senin (17/2/2025). Foto: Risky suarasurabaya.net

Masyarakat sipil bersama mahasiswa akan kembali menggelar demo #IndonesiaGelap di depan Gedung DPRD Jatim, hari ini, Jumat (21/2/2025).

Tanthowy salah satu koordinator dalam aksi mengatakan, aksi demonstrasi tersebut kembali diadakan sebagai respons terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.

“Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki,” katanya saat dihubungi suarasurabaya.net.

Beberapa tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap untuk kedua kalinya di Surabaya, yakni agar mengesahkan undang-undang pro rakyat. Dalam hal ini, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

“Adanya konflik agraria dan kriminalisasi karena belum punya payung hukum yang kuat, dampaknya banyak tanah adat berkonflik dengan korporasi. Banyak pekerja PRT juga tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga rentan eksploitasi dan kekerasan,” ucapnya.

Selain itu, massa aksi juga menolak undang-undang yang meresahkan rakyat. Oleh karena itu, massa aksi menuntut adanya revisi UU TNI dan POLRI, karena potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil berdampal pada meningkatnya represi dan melemahkan demokrasi.

“Rekomendasinya, penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer,” ucapnya.

Massa aksi juga menuntut untuk merevisi UU Minerba dan Kejaksaan, karena menguntungkan oligarki tambang hingga melemahkan independensi hukum, dengan berdampak buruk pada lingkungan dan berkurangnya independensi kejaksaan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa perlu evaluasi beberapa kebijakan yang merugikan rakyat, seperti efisiensi anggaran dan kabinet gemuk, pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG), seeta kebijakan yang membahayakan demokrasi seperti multifungsi TNI-Polri, hingga Inpres No. 1/2025 APBN untuk IKN, MBG, dan Danantara.

“Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Seperti diketahui, aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jatim ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada 17 Februari mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya juga melakukan aksi yang sama. (ris/bil/ipg)

Soerabaja10k
Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Sepeda Motor Terbakar di Genteng Besar

Pelangi di Ujung Pagi Surabaya

Mobil Masuk Saluran Air

Perjalanan Menuju Arafah

Surabaya
Senin, 13 Juli 2026
30o
Kurs