Maknai Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Surabaya Ajak Fokus Tangani Kejahatan

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengajak warga fokus menangani kejahatan sebagai pengamalan nilai Pancasila di Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025).

Ia mengajak pemberantasan geng motor, tawuran, dan aksi-aksi negatif lainnya dilakukam mulai lingkup terkecil, yakni tingkat RT/RW.

“Kalau masih ada (geng motor, tawuran) karena jiwa Pancasila-nya tidak masuk ke dalam hati,” katanya usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025).

Ia minta peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin, Minggu (1/6/2025), jadi momen bangkitnya Surabaya dari segala tindak kejahatan.

“Kita gempur yang namanya premanisme, kita gempur yang namanya jukir liar, kita gempur yang namanya maling motor, kita gempur yang namanya ketidak amanan di Surabaya dengan jiwa Pancasila dari seluruh lapisan masyarakat,” bebernya.

Orang tua menjalankan peran paling penting untuk membina anaknya masing-masing.

“Dan tadi Pak Kapolres, Pak Dandim juga menyampaikan orang tua punya peran penting dalam hal ini. Salah satunya adalah orang tua juga dalam KUHAP tidak boleh membiarkan anaknya, ada sanksi buat orang tuanya,” jelasnya.

Pemkot Surabaya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memang akan bergerak masif. Tapi, kata Eri, butuh peran serta masyarakat.

“Kalau diserahkan kepada kami sendiri, Kapolres, terus Dandim, terus pemerintah kota, DPRD, enggak mungkin kami ini bisa. Karena yang bisa menjaga putra-putrinya dan merubah putra-putrinya selain kami adalah orang tua,” tuturnya.

Selain pemberantasan kejahatan, ia mengajak warga meneladani nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari lainnya.

“Dalam hal ekonomi, bagaimana kita ini diajarkan dalam guyub rukun gotong-royong yang selalu saya bilang bahwa yang mampu membantu yang lemah,” tuturnya.

Begitu juga untuk semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, harus memaksimalkan pelayanan publik dengan memperkuat penerapan sila-sila Pancasila.

“Bagaimana birokrasi ini menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika dalam pelayanan publik. Tidak ada pembedaan,” tutupnya. (lta/bil/iss)