PBNU Bantah Terima Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Tegaskan Tak Pernah Terlibat

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah keras tudingan yang menyebut organisasi keagamaan itu menerima aliran dana dari perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tudingan tersebut muncul lewat unggahan akun TikTok @tanpadusta, yang kemudian viral dan ramai dibicarakan.

Gudfan Arif, Bendahara Umum PBNU, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah keji yang tidak berdasar.

“Itu tudingan yang sangat keji. Tidak ada aliran dana dari perusahaan tambang, apalagi ke PBNU,” kata pria yang akrab disapa Gus Gudfan di Jakarta, Jumat (13/6/2025) pagi.

Dalam unggahan di TikTok tersebut, akun @tanpadusta menarasikan bahwa PBNU diduga menerima aliran dana dari PT Gag Nikel, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Dana itu disebut berasal dari Ananda Tohpati alias Andes “Kancil”, yang diklaim sebagai sosok pengumpul dana pengamanan dari sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut.

Tak tanggung-tanggung, akun itu menyebut nominalnya mencapai Rp275 miliar per bulan, atau setara dengan Rp3,3 triliun per tahun. Uang itu dikabarkan disalurkan ke berbagai jaringan, termasuk ke PBNU lewat salah satu pengurusnya, yakni KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur).

Menanggapi hal itu, Gus Fahrur membantah tegas tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak kenal dengan sosok Ananda Tohpati dan tidak pernah terlibat dalam aliran dana apa pun.

“Ini fitnah. Saya jamin seribu persen itu hoaks. Nama Ananda itu pun baru saya dengar hari ini,” tegas Gus Fahrur.

Ia mengakui saat ini dirinya menjabat sebagai salah satu komisaris di PT Gag Nikel, namun menegaskan bahwa posisi tersebut merupakan keputusan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan PBNU.

Sementara, Gus Gudfan juga mempertegas bahwa PBNU tidak pernah menempatkan pengurusnya di jabatan-jabatan strategis perusahaan, baik milik negara maupun swasta.

“PBNU tidak pernah menunjuk siapa pun untuk menjabat di perusahaan mana pun. Kalau ada pengurus yang jadi komisaris, itu kapasitas pribadi, bukan atas nama PBNU,” ujar Gus Gudfan.

PT Gag Nikel sendiri merupakan anak perusahaan dari PT ANTAM, yang termasuk dalam kelompok BUMN. Menurut PBNU, tidak ada relasi organisasi dengan entitas bisnis tersebut.

KH Yahya Cholil Staquf Ketua Umum PBNU turut menanggapi kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa PBNU tidak pernah mengatur urusan pribadi pengurus, termasuk soal pekerjaan atau jabatan mereka di luar organisasi.

“Pengurus PBNU bisa saja punya kegiatan di luar. Ada yang punya usaha, ada yang jadi dosen, bahkan jadi komisaris, itu hak pribadi. PBNU tidak ikut campur,” terang Gus Yahya.

Ia juga memastikan bahwa PBNU tidak pernah mengeluarkan rekomendasi bagi pengurus untuk menduduki posisi apa pun di pemerintahan atau swasta.

“Silakan dicek ke sekretariat. Tidak ada satu pun surat rekomendasi dari PBNU untuk jabatan apa pun,” pungkasnya.(faz/ipg)