Pemkot Surabaya Lebih Pilih Utang untuk Pembangunan, Bukan Naikkan PBB

Kebijakan pembiayaan pembangunan melalui skema utang yang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ditegaskan Eri Cahyadi Wali Kota merupakan pilihan rasional untuk menutup defisit APBD, sekaligus menjaga pembangunan kota tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.

Hal ini ia sampaikan dalam program Semanggi Surabaya di Radio Suara Surabaya, Jumat (22/8/2025), ketika ditanya soal potensi risiko dari kebijakan tersebut.

“Ketika menutup 600 miliar untuk membangun infrastruktur, ketika jenengan ada pilihan menaikkan PBB, menaikkan yang lainnya untuk rakyat tapi menderita atau jenengan pinjam. Maka buat saya pemerintah wajib rugi, pemerintah wajib berdarah-darah melakukan apapun demi rakyatnya. Agar apa? Tidak terjadi guncangan di dalam masyarakat Surabaya,” tegas Eri.

Menurutnya, keputusan untuk mengambil utang atau pinjaman sudah melalui kajian matang, termasuk melibatkan DPRD. Bahkan, ia menegaskan pembiayaan ini sejalan dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ketika kami meminjam pun juga kami melakukan perhitungan itu dan menyampaikan juga ke teman-teman DPRD. Karena itulah ada yang tahu, akhirnya mengerti kan? Akhirnya juga setuju kan? Setelah itu tanya lagi, ‘Loh aturannya enggak boleh?’ Kita tanya ke Mendagri. (Ternyata) diperbolehkan,” ujarnya.

Eri yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyebut kebijakan pembiayaan alternatif ini bukan hanya dilakukan di Surabaya. Hal serupa sudah dilakukan oleh 92 kota lainnya di Indonesia.

“Jadi Wali Kota se-Indonesia itu ketuanya saya. Dan saya yang pertama kali untuk menyampaikan jangan pernah menaikkan lainnya tapi gunakanlah pembiayaan. Sehingga hari ini 95 kota yang tiganya itu administratif ya, 92 lah. 92 kota melakukan pembiayaan, pinjaman,” ungkapnya.

Sementara soal pembayaran cicilan dan bunga utang, Eri memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu program prioritas Pemkot Surabaya. Seperti, sektor pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

“Kalau Rp1 miliar terus di tahun 2029 jadi Rp1,4 miliar. Di tahun ini saya kerjakan jadi Rp1,2 cuma, bukan Rp1,4 sesuai perkiraan kita. Berarti kan saya tidak melakukan pembangunan di tahun 2029 karena sudah ditarik di tahun 2026. Saya kan hanya tinggal bayar duanya lagi tak cicil lagi. Bunga yang Rp1,2 yang bunga tadi kan saya cicilnya dalam lima tahun,” jelas Eri.

Menurutnya, strategi ini justru lebih menguntungkan karena proyek bisa segera dikerjakan tanpa menunggu anggaran membengkak akibat inflasi dan kenaikan harga tanah.

“Kalau saya kerjakan di tahun 2029, maka saya tidak bisa mengerjakan proyek itu. Ketika jadi 1,4, maka saya terpaksa mengurangi program yang sudah ada. Karena biayanya lebih besar,” tutur Eri.

Pada kesempatan itu, Eri menegaskan meski ada pembiayaan bunga utang, program sosial Pemkot Surabaya tidak akan dikurangi sedikit pun.

“Makanya karena saya tidak ingin mengurangi Rutilahu. Contoh tadi, Mbak, karena sudah ada posting. Jadi belanja saya yang besar tadi kan tidak terkurangi dengan uang yang ini. Karena saya tinggal bayar 200 tapi saya cicil 5 tahun dengan pokoknya yang 1 miliar tadi. Kan lebih ringan,” pungkasnya. (bil/ipg)