Pemerintah Siapkan 20.000 Personel untuk Misi Perdamaian di Gaza
Jumat, 14 November 2025 | 13:42 WIB
Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) menyetujui rancangan resolusi Amerika Serikat yang mendukung inisiatif Donald Trump Presidenuntuk mengakhiri konflik Gaza serta membentuk pasukan stabilisasi internasional di wilayah tersebut.
Langkah ini muncul setelah Israel dan Hamas bulan lalu menerima fase awal dari rencana 20 poin Trump, yang mencakup gencatan senjata dua tahun dan pertukaran sandera.
Dilansir dari Reuters, persetujuan PBB dipandang itu penting untuk memberi legitimasi pada pemerintahan transisi sekaligus mendorong negara-negara yang mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Gaza.
Dalam dokumen tersebut, negara anggota diizinkan bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump, badan sementara yang akan mengelola proses rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Gaza.
Resolusi ini juga mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional guna memastikan demiliterisasi, termasuk penonaktifan persenjataan serta penghancuran infrastruktur militer.
Hamas langsung merespons dengan menegaskan kembali penolakannya untuk melucuti senjata. Kelompok itu menilai perjuangannya melawan Israel merupakan bentuk perlawanan sah, sehingga berpotensi berbenturan dengan pasukan internasional yang diatur dalam resolusi PBB tersebut.
“Resolusi ini memaksakan mekanisme perwalian internasional di Jalur Gaza, sesuatu yang ditolak rakyat dan seluruh faksi kami,” tulis Hamas dalam pernyataan setelah resolusi disahkan.
Mike Waltz Duta Besar AS untuk PBB mengatakan, resolusi yang memuat rencana 20 poin Trump itu membuka peluang bagi penentuan nasib sendiri Palestina.
Ia menyebut masa depan Gaza yang aman dan sejahtera hanya mungkin terwujud jika pengaruh Hamas dihilangkan. “Ini memberi kesempatan bagi Gaza untuk bangkit dari teror dan menemukan stabilitas,” ujar Waltz di hadapan Dewan.
Rusia sebelumnya mengisyaratkan akan menolak resolusi tersebut, namun akhirnya memilih abstain sehingga memungkinkan resolusi lolos. Rusia dan Cina sama-sama mengeluhkan tidak adanya kejelasan mengenai peran PBB dalam masa depan Gaza.
“Pada dasarnya, Dewan menyetujui inisiatif AS berdasarkan janji Washington, menyerahkan kendali Gaza kepada Dewan Perdamaian dan pasukan stabilisasi internasional, tanpa penjelasan rinci mengenai mekanismenya,” kata Vasily Nebenzya Duta Besar Rusia.
Sementara itu, Otoritas Palestina menyambut baik keputusan PBB dan menyatakan siap berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dukungan ini disebut para diplomat berperan penting mencegah veto Rusia.
Trump menyebut hasil pemungutan suara ini sebagai “momen bersejarah” melalui unggahan di media sosial dan berjanji akan menyampaikan sejumlah pengumuman lanjutan dalam beberapa pekan mendatang.
Di Israel, resolusi tersebut memicu polemik karena membuka kemungkinan berdirinya negara Palestina. Teks resolusi menyebut jalan menuju kenegaraan Palestina dapat muncul setelah reformasi Otoritas Palestina berjalan dan pembangunan kembali Gaza menunjukkan kemajuan.
AS juga berkomitmen memfasilitasi dialog Israel–Palestina untuk menetapkan arah politik menuju koeksistensi damai.
Namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina. Di tengah tekanan kelompok sayap kanan pemerintahannya, Netanyahu menyatakan Israel akan mendemiliterisasi Gaza “dengan cara mudah ataupun cara sulit.” (saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
