Kebijakan pemerintah melegalkan skema umrah mandiri belakangan kembali menjadi perbincangan publik. Baik dari kalangan masyarakat, maupun penyelenggara dalam hal ini pemilik usaha resmi travel umrah dan haji.
Selain itu dari kalangan ulama pun turut berkomentar terkait skema tersebut. Salah satunya, KH Ma’ruf Khozin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) yang menekankan pentingnya keselamatan, kenyamanan, dan keabsahan ibadah bagi umat.
Menurut KH Ma’ruf Khozin, umrah mandiri bukan hanya soal perjalanan dari satu titik ke titik lain. Ada banyak aspek fikih yang tidak boleh diabaikan, salah satunya manasik.
“Di aturan itu tidak ada apakah orang yang mau umrah mandiri itu dia sudah manasik apa belum, sebab di sana tidak hanya sekedar datang ke satu tempat ke tempat lain tetapi ada beberapa problem fikih. Ada beberapa syarat ketentuan,” paparnya saat mengudara di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (10/11/2025).
Ia memberi contoh situasi yang sering terjadi yakni wudu batal saat tawaf, lokasi toilet yang jauh, pergantian mazhab untuk keringanan hukum, hingga masalah perempuan yang mengalami menstruasi meski sudah minum obat.
“Begitu minum obat karena dia resah, hormonnya meningkat, tambah deras. Ini juga akan ada semacam banyak permasalahan di dalam hidup,” katanya.
Karena itu, ia menekankan perlunya pendampingan, jangan hanya mencari murahnya saja. “Jangan hanya ingin ingin murah, jangan. Tetapi keselamatan, kenyamanan, dan keabsahan,” ucapnya.
Kyai Khozin berpendapat, banyak orang Indonesia terlalu mudah tergiur harga murah. Termasuk skema umrah mandiri ini yang dinilai lebih ekonomis.
Padahal, menurutnya, umrah seharusnya dipersiapkan matang, terutama bagi yang baru pertama kali berangkat. “Jika ini umrah satu-satunya kita, maka ibadah itu jangan tanggung-tanggung tetapi kenyamanan, keselamatan, keabsahan.”
Ia juga menyampaikan bahwa MUI pusat sebenarnya sudah merespons skema umrah mandiri ini, meski belum secara resmi kelembagaan. Tapi, Kyai Khozin menilai pemerintah seharusnya melakukan tahapan uji coba.
“Akhir-akhir ini kita melihat memang pemerintah itu belum uji coba dulu. Dibahas tiba-tiba langsung dibuka aturan. Mestinya kan ada semacam survei dulu atau kemudian antisipasi kalau nanti ada yang ketidaksiapan,” ujarnya.
Ketua Fatwa MUI Jatim itu pun mengaku memahami keresahan sebagian travel, terutama yang menggantungkan hidup banyak karyawan pada keberadaan jemaah.
“Ada travel yang tidak setuju dengan yang menggugat itu. ‘Ya kok sampai semono’, begitu kata teman-teman kita,” ucapnya.
Menurutnya, jumlah umat Islam yang besar membuat keberadaan banyak penyedia layanan adalah hal alami. Karenanya ia melihat persaingan adalah hal wajar.
“Jumlah umat Islam kan 244 juta. Tidak mungkin akan tertangani dengan travel-travel jumlah sedikit. Jadi semakin luas travel ataupun penyedia layanan maka semakin banyak pilihan,” bebernya.
Meski demikian, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pandangannya murni dari sisi keilmuan, bukan dari sisi pengusaha travel. “Saya disclaimer dulu bahwa saya bukan orang travel, saya bukan orang yang sering ke Mekkah ya. Jadi saya murni dari sisi kacamata keilmuan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi kerawanan, termasuk risiko penyalahgunaan visa. Contohnya potensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang dikhawatirkan justru tambah banyak, lahir dari skema umrah mandiri.
Terakhir, KH Ma’ruf Khozin kembali menegaskan agar jangan hanya mengejar murah, tapi pikirkan keberkahan dan kelancaran ibadah. Ia juga berpesan agar jemaah tetap saling bantu bila ada yang kesasar atau bingung.
“Tolong ketika ada orang umrah mandiri lalu ada kesalahan, jangan kayak rasano aja. Jangan begitu ya. Jadi sekali lagi tetaplah kita sesama muslim harus dipandu.” tutupnya. (bil/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
